BKAD Tunggu Berkas Permohonan Pencairan Anggaran Pilgub Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel belum juga cair.

Padahal pencairan anggaran Pilgub paling lambat dibayarkan 10 Juli mendatang.

Kabid Akuntansi dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Sakura mengaku kini masih menunggu sodoran berkas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel.

Sementara untuk ketersediaan dana sendiri menurutnya sudah siap.

"Kami menunggu permohonan pencairan dari pihak Kesbangpol Sulsel, kalau dana kami siap," jelas Sakura di Kantor DPRD Sulsel pada Senin (8/7/2024).

Terpisah,Plt Kepala Kesbangpol Sulsel Ansyar mengaku masih memproses administrasi  tersebut.

"Masih sementara proses," kata Ansyar.

Diketahui,Anggaran Pilgub memang dicairkan secara bertahap.

Aturannya, 40 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Lalu sisanya 60 persen dicairkan dalam APBD 2024.

Hingga akhir Juni 2024, anggaran Pilgub sebesar 60 persen belum juga cair.
anggaran hibah 2023 lalu sudah dicairkan sebesar Rp224 miliar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di tandatangani Pj Gubernur Sulsel saat itu Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.

Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.

Anggaran Rp224 miliar dibagi ke 4 komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah yakni KPU, Bawaslu, kepolisian dan TNI.

Dari anggaran Rp224 miliar, KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar.

Alokasi KPU ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

Hibah untuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebesar dibutuhkan Rp387 Miliar dengan estimasi 4 pasangan calon.

Artinya masih ada Rp 235 Miliar yang harus dicairkan Pemprov Sulsel untuk anggaran KPU.

Sementara Bawaslu mendapat Rp 69 Miliar di 2023 lalu, dari total dibutuhkan sekitar Rp 173 Miliar.

Di APBD 2024 ini, Bawaslu masih menunggu 60 persen anggaran sekitar Rp 104 Miliar.

Sisanya Rp 5 Miliar dibagikan ke pihak TNI-Polri pada 2023 lalu.(*)