Ketua DPR Minta Presiden Evaluasi Budi Arie Setiadi, Seharusnya Mundur

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata dia.

Terkait dengan hal tersebut, Puan juga memastikan kalau DPR RI sudah melakukan pembahasan di Komisi I DPR RI. ata dia, seharusnya perkara itu tidak terjadi, terlebih menyasar pada data pribadi masyarakat.

"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," tandas Puan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi hingga saat ini belum menunjuk Pelaksana Tugas alias Plt untuk mengisi kekosongan jabatan yang dimaksud. Tribun mencoba mengkonfirmasi Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, untuk meminta keterangan terkait siapa sosok yang bakal menjabat sebagai Dirjen Aptika.

Namun, dirinya tak merespon pertanyaan yang dimaksud.

Sementara itu, Tim Hubungan Masyarakat Kominfo mengungkapkan bahwa pihaknya juga belum mendapatkan informasi detail terkait pejabat yang bakal menjadi Plt Dirjen Aptika. 

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. 

Desakan mundur tersebut menyusul peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) yang hingga saat ini belum dapat dipulihkan sepenuhnya.

Menurut Presiden, semua hal terkait peretasan PDN sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Arie mundur.

"Semuanya sudah dievaluasi," ujar Jokowi.

Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan. 

Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita," ungkap Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain. 

Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi. (Tribun Network/mat/riz/ism/wly)