Kasus Harun Masiku Kerap Dimunculkan saat PDIP Kritik Pemerintahan, Pengacara Hasto Punya Data

TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP selalu dalam masalah ketika kritik pemerintahan.

Kasus Harun Masiku kerap diungkit setelah PDIP kritik pemerintahan Jokowi.

Terbaru Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan KPK terhadap Hasto Kristiyanto dikaitkan dengan kritik kepada pemerintah.

Hal itu dikatakan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Seperti diketahui, Hasto diperiksa KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024).

Ronny menyebut, kasus suap Harun Masiku selalu naik ke permukaan ketika kliennya menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Dia mengeklaim memiliki data fluktuasi atau naik turunnya isu terkait Harun Masiku dan kasus hukum yang menimpa politikus PDIP selama beberapa waktu terakhir di media online.

“Kami mempunyai grafik di mana Sekjen PDIP ketika sampaikan kritik dari proses Pilpres kemarin grafik naik, isu ini selalu dinaikkan,” kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Dia menyebut, kenaikan itu di antaranya terjadi pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bisa melenggang menjadi calon wakil presiden.

Kemudian, pada November 2024, terdapat dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kertaredjasa hingga Aiman Witjaksono yang mengkritik terhadap penguasa.

 “Kemudian bulan Januari 2024, ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat dan LSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan,” ujar Ronny.

Ronny pun mempertanyakan fluktuasi isu Harun Masiku dan kasus hukum yang membayangi politikus PDIP, termasuk Hasto pada tahun politik.

“Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik, isu ini akan dinaikkan terus,” kata dia.

Pada Senin hari ini, Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Harun.