Harga Eceran Tertinggi Beras Premium Tetap Rp14.900 di Sulawesi, Sekda Sulsel Sebut El Nino Pemicu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang relaksasi kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium dan medium terhitung mulai hari ini, Minggu (2/6/2024).

Sebelumnya relaksasi HET beras berakhir di 31 Mei 2024. Kemudian diperpanjang lagi. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, perpanjangan relaksasi HET merupakan cara pemerintah mengatasi tantangan pasokan dan harga pangan di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Kebijakan ini sekaligus merespon perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan nasional.

Perpanjangan relaksasi HET beras premium dan medium berlaku sampai terbitnya  Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) baru mengganti Perbadan Nomor 7 Tahun 2023.

Untuk wilayah Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Sementara untuk beras medium, wilayah Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Respon Pemerintah Provinsi Sulsel?

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sulsel Muh Arsjad menjelaskan beberapa pertimbangan pemerintah di balik kebijakan memperpanjang relaksasi kenaikan HET beras.

Muh Arsjad mengaku, hal ini tak lepas dari dampak El-Nino 2023 lalu.
El Nino menyebabkan produksi beras harus menurun, termasuk di Sulsel.

"Ini tidak lepas dari beberapa pertimbangan seperti di Sulsel terjadi defisit produksi yang disebabkan El-Nino kemarin (2023) sehingga produksi beras kita turun," jelas Muh Arsjad.

Di sisi lain, biaya produksi di tengah El-Nino juga menjadi meningkat.

Pasalnya petani harus berinovasi mencari solusi agar lahan pertanian tetap bisa menghasilka beras.

"Tentu ini juga melihat cost biaya produksi yang mengalami peningkatan sehingga kecenderungan itu berdampak pada harga. Serta mempertimbangkan sektor produksi yang mengalami penurunan dan biaya produksi itu sendiri," katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel ini tak menampik konsekuensi harus dihadapi di tahun 2024 ini.

Meski begitu, dirinya mengimbau masyarakat tidak panik dengan kebijakan ini.

Sebab ketersediaan pangan saat ini menurutnya masih mencukupi.

"Ini konsekuensi yang arus kita sampaikan. Pada intinya diharapkan tidak menimbulkan kepanikan.Kita berharap stabilisasi dan ketersediaan pangan kita terjaga," tutupnya. (*)