Tujuan PDIP Belum Tentukan Sikap Oposisi di Pemerintahan Diungkap Pengamat, Sengaja Ulur Waktu

Ini hanya bagian dari strategi saja, jadi bagian hal yang sudah kita baca sejak lama bagi saya tidak aneh kalau PDIP menyimpan amunisinya, menyimpan prinsipnya, perilkunya yaitu perilaku oposisi atau pemerintah disimpan terlebih dahulu,” ungkap Ujang.

Ujang juga membeberkan, untung ruginya jika PDIP menjadi oposisi ataupun sebaliknya.

“Kalau untungnya mendapat kekuasaan, jabatan dapat menteri lagi dan akses kekuasaan masih ada di PDIP kan begitu, pejabat-pejabat lain aman yang terkait PDIP,” jelas dia.

“Kalau oposisi ya beda, akses kekuasaan tertutup dan akan “bersitegang” dengan pemerintah dan akan dikerjai pemerintah dengan hal-hal tertentu,” tutupnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada Jumat (24/5/2024) mengisyaratkan sikap oposisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti "PDI-P tahan banting" dan "berani apa tidak" dalam pidatonya.

"Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, 'PDI-P tahan banting', 'takut atau tidak?', 'berani apa tidak?' merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Umam dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.

"Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan.

Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu," jelasnya.

Lebih lanjut, Umam juga menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.

Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).

Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil.

Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.