Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilgub Sulsel 2024

Dr Hasrullah Sesalkan Partai Nasdem Usung Calon Gubernur tanpa Uji Publik

Dr Hasrullah menyambung pernyataan dari Dosen FISIP Unismuh Makassar, Dr Arqam Azikin MSi soal usungan dari Partai Nasdem. 

|
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Muh Hasim Arfah
dok tribun timur
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Hasrullah 

TRIBUN-TIMUR.COM- Pengamat Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Hasrullah menyambung pernyataan dari Dosen FISIP Unismuh Makassar, Dr Arqam Azikin MSi soal usungan dari Partai Nasdem. 

Sebelumnya, Arqam Azikin menanggapi usungan dari Partai Nasdem pada Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sulsel 2024 mendatang. 

Partai Nasdem mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. 

Baca juga: Nasdem Nekat Usung Andi Sudirman - Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel, Arqam Azikin: Mudah Dikalahkan!

“Saya kira ini cukup mengejutkan karena Partai Nasdem sebagai pemenang Pemilu 2024 di Sulsel tak mengusung kader sebagai calon gubernur. Justru Ibu Fatma hanya sebagai calon wakil gubernur,” kata Dr Hasrullah yang sementara ada di Madinah, Arab Saudi, Senin (27/5/2024). 

Menurutnya, Partai Nasdem sebagai pemenang Pemilu 2024 tentu mempunyai banyak massa. 

Sehingga, mereka tak boleh salah dalam memilih calon gubernur. 

“Partai Nasdem seharusnya mewakili aspirasi dari semua warga. Sehingga, minimal Partai Nasdem membuka penjaringan, kan ada sekitar delapan sampai sepuluh calon gubernur. Mengapa ini tak dijaring?” ujarnya. 

Ia pun meminta kepada partai lain untuk membuka penjaringan. 

Beberapa partai yang membuka pendaftaran adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Sementara itu, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan  Partai Golkar tak membuka pendaftaran. 

“Sebaiknya partai memperlihatkan kepada publik soal calon mereka. Maka, uji publik sudah seharusnya ada sehingga publik tahu calon gubernur yang akan mereka pilih. Sebab, seleksi perdana itu ada di partai politik,” katanya.

Menurutnya, seorang calon gubernur itu harus kompeten.

"Bisa menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya," katanya.

Menurutnya, sebagai partai perlu ada uji publik dan partai pengusung.

Sehingga, kita bisa mengetahui kualitas para kandidat oleh para ahli non partisan.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved