Sosok 4 Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dari PAN Termasuk Caleg Gagal

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional), Bima Arya Sugiarto menyebut jika PAN meminta 4 jatah menteri di kabinet yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Selain itu, PAN juga meminta jatah wakil menteri.

”Kemungkinan katanya (PAN mendapat) empat (kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran). Minimal empat (kursi menteri). Kami berharap empat (kursi menteri) dan mungkin ada wamennya juga,” kata Bima saat wawancara khusus dengan Kompas di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/5/2024).

Empat nama calon menteri dari PAN, yakni Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sekaligus Menteri Perdagangan RI saat ini.

Selain itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi.

”Mereka (adalah) orang-orang yang akan menjadi kader andalan di kabinet,” kata Bima.

Yandri Susanto disiapkan jadi calon menteri setelah kalah bertarung di Pileg 2024 di dapil Banten II.

Baca juga: 4 Sosok Calon Menteri Titipan Jokowi ke Prabowo Versi Refli Harun, Eks Sopir Angkot hingga Akpol 91

Ketua DPW PAN DKI Jakarta sekaligus anggota DPR dan komedian, Eko Patrio juga sempat disebut-sebut sebagai calon menteri.

Menurut Bima, Prabowo disebut mempunyai tim khusus untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

"Setiap presiden pasti begitu, tidak mungkin sendiri, pasti dibantu untuk nyari informasi. Saya saja untuk nyari kepala dinas, itu perlu tim untuk ngecek di kepegawaian," ujar Bima.

Menurut Bima, keberadaan tim tersebut merupakan hal wajar.

Sebab, Prabowo perlu juga mendapat pandangan lain terhadap sosok calon menterinya.

Baca juga: Nama Calon Menteri Prabowo: Ace Hasan Syadzily Menteri Pendidikan, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama

"Dari pada kandidat yang ada, cek si A, si B, si C, bagusan mana, rekam jejak, komitmen, dan yang lain-lain. Apalagi presiden, ya sudah wajarlah, tim khusus wajar. Presiden, kan, juga perlu perspektif yang banyak," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo disebut mempunyai dua kriteria dalam memilih kandidat menteri-menterinya pada kabinet ke depan.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dahnil Anzar Simanjuntak, kriteria itu ditetapkan karena Prabowo ingin mendapatkan kandidat menteri yang tepat.

"Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo," kata Dahnil dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (29/4/2024).

Menurut Dahnil, kriteria kandidat menteri yang ditetapkan Prabowo Subianto adalah integritas.

• 10 Nama Calon Menteri di Kabinet Prabowo: Mantan Pejabat Era SBY hingga Caleg Gagal

"Pertama adalah integritas karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," ucap Dahnil.

Menurut Dahnil, kriteria integritas bermakna tokoh-tokoh yang akan menjadi kandidat menteri harus dipastikan berperilaku dan berlaku antikorupsi.

Selain itu, lanjut Dahnil, kriteria kedua calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi, terlepas dari latar belakang partai politik atau profesional.

Prabowo-Gibran dilema

Prabowo dan timnya dinilai akan menghadapi persoalan bagaimana membentuk pemerintahan yang pada satu sisi memerlukan dukungan politik memadai serta merupakan perwakilan dari semua kekuatan politik namun di sisi lain harus mampu memerintah dan bekerja secara efektif berbasis kompetensi.

Dengan kata lain, dalam pembentukan kabinet mendatang, pemerintahan yang baru nanti akan dihadapkan pada pilihan antara dimensi representativeness dan dimensi governability.

"Faktor keterwakilan dan dukungan politik pada satu sisi, serta faktor kemampuan memerintah secara efektif pada sisi lain menjadi pilihan dilematis yang selalu dihadapi oleh setiap pemerintahan di Indonesia," kata Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo saat FGD Aliansi Kebangsaan dengan topik Kabinet yang Representatif dan Profesional, Jumat (17/5/2024).

Ibnu Sutowo menilai ini kondisi yang wajar sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensial yang bergandengan dengan sistem multipartai.Berdasarkan sejarah, kata Potjo kabinet-kabinet yang dibentuk awal kemerdekaan (1945-1950) umumnya berbasis koalisi partai politik dan hanya sedikit yang berbasis kompetensi (zaken kabinet).

Di antara sedikit zaken kabinet berbasis kompetensi/profesionalisme yang perlu dicatat adalah Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951), Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953), dan yang terutama Kabinet Djuanda (April 1957 – Juli 1959).

"Selama pemerintahan Orde Baru, sesungguhnya yang dipraktekkan adalah zaken kabinet yang berbasis kompetensi/profesionalisme, atau yang sering disebut kabinet teknokrat. Terlepas dari karakter politik Orde Baru yang represif-otoriter, kabinet teknokratisnya terbukti mampu bekerja efektif terutama dalam bidang ekonomi," katanya.

Namun sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang, kembali yang dianut adalah kombinasi antara zaken kabinet dan kabinet koalisi partai politik.

Dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk Oktober 2024 nanti, corak kabinet apa yang akan dibentuk akan tergantung dari visi Presiden Prabowo tentang tantangan dan masalah-masalah pokok apa yang dihadapi bangsa negara Indonesia saat ini dan ke depan.

Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) ini menyarankan, mengingat periode pemerintahan Kabinet Prabowo nanti merupakan tahapan lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka pembentukan Kabinet Prabowo sudah seharusnya berorientasi pada keberhasilan dalam penguatan fondasi tranformasi menuju visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” sebagaimana telah dicanangkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Mengutip dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2023 yang lalu, perubahan-perubahan dunia tersebut meliputi perkembangan demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (middle class), peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan pemanfaatan luar angkasa.

"Untuk lima tahun ke depan, agar mampu memperkuat fondasi transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui tiga area perubahan yaitu: transformasi sosial, transformasi ekonomi, maupun transformasi tata kelola, sudah sepatutnya Kabinet Prabowo memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap kemungkinan tantangan dan peluang yang muncul akibat berbagai perubahan dunia yang sudah diidentifikasi oleh Bappenas dalam Rancangan Akhir RPJPN tersebut," katanya.

Salah satu perubahan dunia yang harus sungguh-sungguh mendapat perhatian pemerintahan baru nanti adalah meningkatnya persaingan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Perkembangan ini menuntut perbaikan pengelolaan kekayaan SDA kita yang selama ini bercorak “resource base” dan bersifat ekstraktif menuju pengelolaan dengan peningkatan pemanfaatan sains, teknologi, dan inovasi.

"Upaya ini akan berkontribusi juga dalam mendorong percepatan tranformasi ekonomi Indonesia dari yang selama ini berbasis sumber daya alam (resource based economy) menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi," katanya.(*)