Pangsa Sektor Industri Pengolahan Sulsel Stagnan 13 Persen untuk PDRB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua ekonom berbicara tentang perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) di Sulsel Talk dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel dan Upaya Menjaga Stabilitas Harga Pangan'.

Gelaran ini dihadirkan Bank Indonesia (BI) Sulsel di Ruang Baruga Phinisi Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Selasa (21/5/2024).

Kedua ekonom tersebut yakni Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki DEA.

Dalam pemaparannya, Sunarsip memaparkan bahwa kinerja industri pengolahan belum mencerminkan posisi strategisnya.

Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, pertumbuhan sektor industri pengolahan berada di bawah pertumbuhan Produk domestik bruto (PDB).

“Hal ini mencerminkan bahwa daya dorong Industri Pengolahan masih terbatas,” paparnya.

Sunarsip juga mengatakan, hilirisasi menjadi potensi sumber pertumbuhan baru bagi industri pengolahan. 

Namun, upaya revitalisasi terhadap industri-industri eksisting yang memiliki potensi dikembangkan dan memiliki dampak multiplier positif yang besar juga perlu dilakukan.

Khusus di Sulsel, Sunarsip menyebut dalam 13 tahun terakhir, pangsa sektor industri pengolahan relatif stagnan di kisaran 13 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel.

Hal tersebut mencerminkan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan masih terbatas.

Meskipun menurun, Sunarsip mengatakan bahwa pangsa sektor pertanian terhadap PDRB Sulawesi Selatan masih yang tertinggi. 

“Hilirisasi Industri yang berbasis sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan nilai tambah hulu-hilir sektor pertanian dan industri pengolahan,” papar Sunarsip.

Kebijakan Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Ekonom Prof Marsuki memaparkan inflasi April 24 sebesar 0,15 persen mtm atau 2,61 persen yoy.

Secara ytd 1,20 persen, lebih besar dari target sebesar 1,16 persen ytd

Prof Marsuki pun dalam kesempatan itu menyebut lima pilar mekanisme kebijakan pengendalian inflasi.

Pertama, integrasi data, khususnya data neraca pangan antardaerah sebagai basis pengambilan keputusan.

Kedua, peningkatan kerja sama antar daerah surplus dan defisit untuk pemenuhan pasokan 

Ketiga, peningkatan kelancaran dan ketersediaan cadangan pasokan untuk meningkatkan pangan di daerah melalui pengawasan sistem dan jalur distribusi komoditas.

Keempat, optimalisasi fiskal daerah untuk pengendalian inflasi.

“Salah satunya melalui operasi pasar,” sebut Prof Marsuki.

Kelima, penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah.(*)