Alokasi Pupuk Bersubsidi Nasional Naik Jadi 9,55 Juta Ton, Sulsel Dapat 869.355 Ton

Makassar, Tribun - Kabar gembira bagi petani Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel). Mulai 2024 ini alokasi pupuk bersubsidi naik hingga dua kali lipat. Kuota pupuk bersubsidi tahun ini menjadi yang terbesar.

Demikian dijelaskan SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia, Deni Dwiguna Sulaeman.

Yakni dalam sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (15/5).

“Pada tahun 2024, pemerintah memutuskan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional ditambah dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ini adalah alokasi terbesar pupuk. Anggarannya ditambah dari Rp26,7 T menjadi Rp53,3 T,” paparnya.

Angka ini terdiri dari pupuk Urea 2,71 juta ton menjadi 4,63 juta ton. NPK dari 2,001 juta ton menjadi 4,27 juta ton. NPK Kakao dari 19,7 ribu ton menjadi 136,8 ribu ton.

“Selain itu di tahun ini ada penambahan pupuk organik 500 ribu ton, di mana di sebeumnya tidak ada,” jelas Deni.

Sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Sulsel, Ombudsman, dan Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Hadir dalam sosialisasi ini perwakilan kelompok tani, pemilik kios, distributor dan dinas pertanian.

Dari jumlah tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel, Mario Mega, menyebut Suylsel juga mendapatkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi.

Untuk Sulawesi Selatan, pemerintah menetapkan alokasi sebesar 869.355 ton atau meningkat 451.718 ton dari alokasi sebelumnya yang sebesar 417.637 ton.

Adapun rincian total alokasi tersebut terdiri dari urea sebesar 407.492 ton atau meningkat dari sebelumnya 238.398 ton, NPK sebesar 370.193 ton atau meningkat dari sebelumnya 173.164 ton, NPK Formula Khusus sebesar 42.118 ton atau meningkat dari sebelumnya 6.074 ton, dan pupuk organik sebesar 49.552 ton.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Tommy Nugraha, yang hadir secara daring menyampaikan, sosialisasi penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini sangat penting.

Menurut Tommy, penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

Permentan juga mengatur alokasi pupuk bersubsidi dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk, dan sebaran wilayah.

Sedangkan pertimbangan penetapan alokasi e-RDKK dan rincian alokasi per wilayah dengan mempertimbangkan luas baku sawah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Adapun petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK dan SIMLUHTAN.

Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi 4 bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data petani penerima dan kebutuhan dapat dilakukan pembaharuan ketika sistem e-RDKK dibuka.

Meski demikian penebusan pupuk bersubsidi kini jauh lebih mudah. Tak lagi harus memiliki kartu tani. Cukup membawa KTP.

Ditambah lagi kehadiran platform aplikasi digital i-Pubers. Meski demikian, para petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi hanya yang terdapat, sebagaimana ketentuan pemerintah.