Alasan Kuat Ganjar Pranowo Tolak Jadi Anak Buah Prabowo di Kabinet, Ada Tugas Baru dari PDIP

Sindiran Masinton Pasaribu itu disampaikan dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Demokrasi Tanpa Oposisi'?' pada Sabtu (4/5/2024).

"Sebenernya ya kalo saya mau ini, tapi lagi-lagi pertimbangan masing-masing partai lah ya. Politik itu mesti perlu komitmen dan konsistensi.

Kalau kita umpama bicara perubahan ya konsisten aja di garis perubahan itu apa aja," kata Masinton.

Dengan konsistensi dan komitmen yang dibawa, partai politik dinilai bisa memberikan perspektif dalam hal edukasi politik kepada publik.

Menurutnya sikap tersebut bisa membuat Indonesia maju dari sistem demokrasinya.

Di satu sisi, jika sikap yang dipertontonkan hanyalah urusan bagi-bagi kekuasaan dan jabatan, maka pelaksanaan pemilu tidak lagi ada artinya.

"Kalau nggak kita akan terjebak dalam politik itu ya urusan bagi-bagi kekuasaan, jabatan. Kalau kayak gitu ya buat apa ada Pemilu?" terangnya.

Masinton juga menyayangkan jika Indonesia terlihat aktif dalam forum-forum Internasional, tapi urusan sistem demokrasi di negeri sendiri masih banyak persoalan dan masih menggunakan cara-cara primitif.

"Kita ikut dalam G20, ikut dalam forum-forum Internasional, tapi di dalamnya kita menerapkan politik yang bar-bar, dengan cara-cara politik yang masih primitif gitu ya.

Ini kan konteksnya nggak nyambung gitu kan lingkup pergaulan kita di Internasional," pungkasnya.

Dalam Pemilu 2024, Nasdem dan PKB sebagai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar sering menarasikan perubahan.

Namun belakangan, Nasdem dan PKB dapat jatah kursi menteri Prabowo - Gibran.

Surya Paloh pioner perubahan

Tak hadirnya Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh di agenda pembubaran Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) pada Selasa (30/4/2024) lalu menjadi persoalan tersendiri. 

Hal tersebut lantaran Surya Paloh dianggap sebagai pioner Koalisi Perubahan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu PKS serta Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), yangjuga hadir dalam acara tersebut, mengatakan seharusnya Surya Paloh hadir.

Namun, ternyata pihaknya berhalangan.

"Saya sudah sampaikan tadi. Seharusnya Pak Surya datang," kata Hermawi.

Sementara itu Paloh pun menyampaikan alasan dirinya tak hadir dalam acara pembubaran Timnas AMIN.

Kepada awak media, Surya Paloh mengaku tak mengetahui agenda tersebut.

"Saya terus terang saja nggak tahu (ada agenda pembubaran Timnas AMIN)," kata Surya Paloh di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Kendati demikian, kata Surya Paloh, kedatangannya sudah diwakilkan beberapa petinggi Partai NasDem yang lain, seperti Sekjen NasDem Hermawi Taslim.

"Tapi kan Pak Sekjen lain-lain ada semuanya kawan-kawan semua hadir," ujar Surya Paloh.

Diketahui, agenda pembubaran Timnas AMIN ini digelar Selasa lalu di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sejumlah jajaran Timnas AMIN hadir dalam acara tersebut.

Mereka di antaranya dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin; Kapten Timnas AMIN M Syaugi, Co-Kapten Tom Lembong hingga Ketua Dewan Pakar Penasehat Tim Hukum Timnas AMIN Hamdan Zoelva.

Hadir juga Ketua Tim Hukum Timnas AMIN Ari Yusuf Amir; Sekretaris Wilayah DPW NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino; dan Irjen (purn) Napoleon Bonaparte. 

Pembubaran Timnas AMIN

Dalam acara pembubaran itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu memberikan sambutan.

Ia mengatakan bahwa pembubaran Timnas AMIN ini bukanlah akhir sebuah perjuangan.

"Kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh kapten dalam sebuah timnas kampanye ini, Timnas AMIN, yang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja timses yang sudah berlangsung sejak bulan November," ujar Anies Baswedean, Selasa.

Anies Baswedean mengucapkan terima kasih atas perjuangan para tokoh yang tergabung dalam Timnas AMIN.

Ia bersyukur Timnas AMIN telah bekerja semulia mungkin. 

"Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita, kita umumkan, dan hari ini juga kami kumpul untuk umumkan kepada publik bahwa Timnas AMIN telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja sama dengan sekeras-kerasnya."

"Kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul," ujar Anies Baswedan.

Anies menegaskan pihaknya akan terus berjuang di bagian masing-masing. 

Menurutnya, pembubaran Timnas AMIN bukanlah akhir perjuangan, tapi akhir dari suatu fase.

"Itulah yang kita akhiri siang ini, bukan mengakhiri perjuangan tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika kita sama-sama kampanye untuk pilpres," tandas Anies.

Gelora Tolak PKS

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” ucap dia.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, kata Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia. 

Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Oleh karena itu, ia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto mengatakan peran partai oposisi juga sangat penting untuk mengawal Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka ke depannya.

Hal ini merespons penolakan Partai Gelora terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yandri menuturkan PAN tak ikut campur mengenai sikap Gelora menolak PKS untuk bergabung.

"Nah bagi PAN siapa yang diajak atau tidak diajak, siapa yang bergabung atau tidak bergabung itu kami serahkan kepada Pak Prabowo dan tentu juga kepada partai yang akan diajak," kata Yandri kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/5/2024).

Namun, dia menilai peran partai oposisi juga sangat penting sebagai penyeimbang Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Menurut kami penting juga partai-partai ada juga sebagian yang ada di luar pemerintahan," ujar Yandri.

Yandri menjelaskan PKS merupakan partai yang sudah terlatih baik berada di dalam maupun luar pemerintahan.

Hal tersebut, kata dia, terbukti ketika PKS pernah menjadi bagian dari koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

Di sisi lain, PKS juga menjadi oposisi selama 10 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin. 

"Jadi menurut saya, PKS di luar sudah terlatih di dalam juga sudah terlatih. Jadi terserah Pak Prabowo mengajak PKS atau enggak atau PKS mau gabung, itu kan rumah tangganya PKS sendiri," ungkap Yandri.

PKS tak terprovokasi

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo.

.Jazuli meminta keluarga besar PKS tidak sampai terprovokasi.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," ujar Jazuli saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (1/5/2024).

Jazuli menyampaikan, yang menentukan PKS menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Majelis Syuro dan DPTP PKS.

Ia mengatakan, yang menentukan arah politik PKS bukanlah Partai Gelora ataupun partai lainnya.

"Apa pun keputusan yang diambil, PKS akan tetap membangun komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik berkoalisi maupun beroposisi," ucap dia.

"Termasuk akan tetap berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang lolos dan masuk parlemen apa pun positioning PKS (baik oposisi maupun koalisi)," kata Jazuli.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com