PDIP Ingin Pertemuan Megawati dan Prabowo Tanpa Perantara, Singgung Rencana Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai tidak masalah jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden RI terpilih Prabowo Subianto bertemu.

Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo tak perlu lewat perantara.

Hal itu dikatakan politikus senior PDIP  Andreas Hugo Pareira.

"Baik Ibu Megawati Soekarnoputri atau Pak Prabowo adalah politisi-politisi senior dengan pengalaman yang panjang. Beliau berdua adalah ketua partai yang merupakan partai-partai utama.

PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2024, sementara Gerindra adalah salah satu partai terbesar di republik ini," kata Andreas, Minggu (5/5/2024) dikutip dari Kompas.TV.

"Dan keduanya tidak mempunyai masalah hubungan secara pribadi. Oleh karena itu pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara," ujar Andreas menambahkan.

Andreas mengatakan hal tersebut menanggapi komentar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong terwujudnya pertemuan kedua tokoh tersebut.

Terkesan tak ingin ada campur tangan Jokowi, Andreas menilai Megawati dan Prabowo berhubungan baik dan bisa menentukan waktu bertemu sendiri.

Projo: Gara-gara Jagoan PDIP Kalah

Sementara itu Relawan Pro Jokowi (Projo) bereaksi atas sikap PDIP yang seolah terus menyalahkan Presiden Jokowi atas kekalahan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Bendahara Umum Projo, Panel Barus, mengatakan itu merespons pernyataan sejumlah petinggi PDIP yang dianggap menyerang Jokowi belakangan ini.

“Ini kan gara-gara PDIP kalah Pilpres kemarin lalu Pak Jokowi disalahkan atas kekalahan itu. Bahkan Pak Jokowi didiskreditkan,” kata Panel kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).

Panel menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres tentu kecewa.

Namun jangan persoalan ditimpakan kepada pihak lain.

Menurutnya, Pilpres 2024 diselenggarakan dengan transparan dan para kontestan sudah lama melakukan persiapan.

Dia mengungkapkan rakyat pada ujungnya yang memilih sesuai persepsi serta hati nuraninya.

Panel menegaskan pihak yang kalah lebih baik introspeksi dan melakukan evaluasi internal ketimbang menyalahkan pihak lain.

Dia menegaskan rakyat memerlukan contoh kedewasaan dari para tokoh atau partai politik.

“Mungkin kalau jagoannya PDIP yang menang, beda cerita ya," ujar Panel.

Panel juga menanggapi pernyataan politikus PDIP Hendrawan Supratikno yang menyebut Jokowi telah mbalelo atau memberontak terhadap PDIP.

Panel menjelaskan kemarahan sejumlah elite PDIP atas kekalahan dalam Pilpres 2024 juga muncul berupa gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan di PTUN.

“Rakyat pemilih sudah beraktifitas seperti biasa. Para kontestan Pemilu sudah bersatu, berpelukan. Sekarang waktunya bekerja sama, jangan diganggu dengan kemarahan dan sumpah-serapah,” imbuhnya.

Ganjar-Mahfud Kalah Telak

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP di Pilpres 2024 kalah telak dari dua kandidat lainnya yakni Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin.

Ganjar-Mahfud bahkan tidak berhasil meraih kemenangan di satu provinsi manapun.

Hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu, 20 Maret 2024 lalu, memperlihatkan Ganjar-Mahfud meraih suara total sebanyak 27.041.508 suara.

Sementara asangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran meraih kemenangan di 36 provinsi dengan raihan total suara sebanyak 96.303.691 suara.

Paslon nomor urut 2 Anies-Muhaimin  meraih suara total sebanyak 40.971.726 suara yang tersebar di 38 provinsi dan pemilihan luar negeri.

Pengamat: PDIP Masih Marah

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai PDIP masih jengkel kepada Presiden Jokowi  karena mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 dan tidak mendukung Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP.

Hal ini merespons rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto yang tak kunjung terlaksana.

Ujang mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan.

Namun dia menduga ada persoalan yang belum tuntas dan harus diselesaikan dulu.

"Misalkan persoalan yang belum tuntas yang belum clear itu ya mungkin ya mohon maaf PDIP masih marah kepada Jokowi dan Jokowinya dukung Prabowo-Gibran, kan di situ," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (3/5/2024).

Karenanya, Ujang menuturkan pertemuan Megawati dan Prabowo akan menunggu momentum tepat.

Kendati demikian, dia mengungkapkan Megawati dan Prabowo masih memiliki kesempatan untuk bertemu.

"Itu soal waktu saja dan kita tunggu saja kapan mereka bertemu. Karena keduanya kan sudah berkomunikasi untuk bertemu," ucap Ujang.

Menurut Ujang, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan.

"Harus berjiwa besar, berhati lapang, berjiwa negarawan agar kedua tokoh bangsa tersebut bisa ketemu," ucapnya.

Partai Gelora terancam

Rencana Partai Gelora untuk mencekal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke Kabinet Prabowo - Gibran bakal gagal.

Nasib Partai Gelora terancam ketika PKS berhasil mengikut jejak Partai Nasdem dan PKB masuk ke pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik  Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini 80 persen PKS gabung partai koalisi Prabowo-Gibran.

Tanda-tanda itu akan terlihat, jika PKS dalam waktu dekat tak umumkan akan berperan sebagai oposisi.

"PKS menurut saya 80 persen akan masuk (Parpol koalisi Prabowo-Gibran). Kalau PKS tidak deklarasi dari sekarang bahwa berada posisi oposisi," kata Ray, Jumat (3/5/2024).

Itu artinya 80 persen menurutnya, PKS ingin diajak masuk ke parpol koalisi Pemenang Pilpres 2024 tersebut.

"Kecuali sekarang ini PKS deklarasi bawa mereka menempatkan posisi sebagai oposisi. Kalau sampai sekarang PKS tidak menyebut itu, berarti ingin sekali diajak. 80 persen PKS akan ikut gabung, kalau Prabowo benar-benar mengajak," jelasnya.

Menurutnya ganjalan PKS masuk parpol Koalisi Prabowo-Gibran saat ini karena ada protes dari Gelora. 

"Ini jadi ujian untuk Prabowo mampu tidak menghadapi konflik yang seperti ini. Karena konflik internal seperti ini akan banyak terjadi di sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Kemudian Ray mengungkapkan apakah Prabowo berani mengambil PKS lalu meninggalkan Gelora. 

"Saya yakin Prabowo bakal berani. Jadi Pak Prabowo akan ambil PKS dengan sendirinya akan 'meninggalkan' Gelora. Meninggalkan bukan dalam artian dilepas begitu saja, tidak. Hanya Gelora akan tetap berada di koalisi," kata Ray.

Keberatan-keberatan Gelora dicatat oleh Prabowo, kata Ray. Tapi kalau kemudian Gelora tidak terima tidak permasalahkan. 

"Artinya Pak Prabowo tidak akan ngotot mempertahankan gelora di koalisinya. Karena tidak ada kursinya sama sekali di DPR.

Jadi jelas lebih menguntungkan Pak Prabowo menggandeng PKS dibandingkan dengan Gelora dari semua aspek," tegasnya.

Daftar partai gelisah jika PKS gabung

Daftar partai politik yang khawatir jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai politik tersebut resah jika PKS masuk dalam pemerintahan Prabowo - Gibran untuk lima tahun ke depan .

Partai yang tak menerima PKS itu adalah parpol Koalisi Indonesia Maju.

PKS kini bernasib beda dengan Partai Nasdem dan PKB.

Dua partai pengusung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar itu tak mendapat penolakan.

Partai Gerindra pun masih pikir-pikir dan belum menentukan sikap apakah akan menerima PKS.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait sinyal PKS ingin bergabung ke koalisi pemerintahan.

Bahkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Senin (29/4/2024), mengatakan Partai Gelora bahkan ngamuk.

Partai Gelora disebut marah dan mengamuk karena Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto melakukan komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Sekalipun Gelora ini memang nggak lolos di parlemen tapi kan sejak awal pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran.

Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangan untuk bekerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, itu kawan-kawan Gelora sudah marah-marah dan ngamuk-ngamuk,” ucap Adi.

Menurut dia itu bentuk penolakan cukup agresif dari Partai Gelora.

"Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, visi misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai berseberangan satu sama lainnya.

Karena kan selama ini kawan-kawan PKS adalah baik pada level elit atau pun grassrootnya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran," kata dia.

Menurut Adi sikap Prabowo yang membuka komunikasi politik dengan parpol di luar koalisi dianggap meresahkan.

“Jadi kalau mau jujur, kedatangan orang baru dalam koalisinya Prabowo-Gibran ini cukup meresahkan partai politik pengusungnya, Demokrat resah, Gelora resah, dan saya kira parpol yang lain juga gelisah, Golkar gelisah, PAN gelisah,” ujar Adi.

“Karena keistimewaan mereka sebagai partai pengusung awal tidak terlampau sesignifikan waktu awal-awal ketika memenangkan Pilpres," kata Adi menambahkan.

Koalisi Prabowo-Gibran

Seperti diketahui Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.

Serta empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Hubungan Gelora dan PKS selama ini dikenal bertolak belakang mengingat para pendiri Gelora seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfud Siddik, dan sebagainya merupakan kader PKS.

Prabowo Tak Hadiri Undangan PKS

Akhia pekan lalu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sudah menggelar karpet merah di kantornya tapi presiden  terpilih Prabowo Subianto tak hadir.

Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diundang PKS dalam acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-22 yang digelar Sabtu (27/4/2024) hari ini di Jakarta.

Selain Prabowo dan Gibran, seluruh pimpinan partai politik ikut diundang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsyi menjelaskan penyebab  Prabowo Subianto tak bisa hadir dalam acara yang digelar di kantor DPP PKS itu.

"Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara seperti ini juga di rumahnya dari keluarga besarnya. Jadi dia minta izin," kata Aboe Bakar kepada wartawan di DPP PKS, Sabtu pagi.

Aboe menjelaskan kedatangan Prabowo Subianto di acara PKS rencananya diwakili oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Prabowo bukan tidak mau datang, bukan tapi karena berbenturan acara yang sama," ucapnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com