Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Azhar Arsyad Berang, Minta Gus Ipul Setop Cawe-cawe Urusi Internal PKB

Gus Ipul telah melontarkan pernyataan bahwa saat ini PKB sudah harus melakukan reshuffle kepemimpinan.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Hasriyani Latif
DOK TRIBUN TIMUR
Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Sulsel Azhar Arsyad berang dengan sikap Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Sekretaris jendral (sekjen) PBNU itu dinilai terlalu mencampuri urusan internal dari DPP PKB.

Gus Ipul telah melontarkan pernyataan bahwa saat ini PKB sudah harus melakukan reshuffle kepemimpinan.

Hal itu sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan, apalagi PKB dibentuk dari Nahdatul Ulama (NU).

Pernyataan ini direspon Azhar Arsyad sebagai anomali perilaku Gus Ipul kepada PKB pasca pileg dan pilpres 2024 ini. 

Baca juga: PKB Masih Mau Melawan? Bocoran Parpol Baru Bakal Gabung Koalisi Khofifah di Pilgub Jatim

Ia mengatakan, pada saat pemilu 2024 PBNU selalu mengeluarkan pernyataan secara resmi.

Pernyataan itu melarang keras bagi para pengurus NU disemua tingkatan agar tidak membawa organisasi mereka dalam kegiatan politik.

"Setelah pemilu tiba-tiba Gus Ipul mengeluarkan pernyataan terkait PKB, tentu ini anomali karena di saat yang sama PBNU melarang kadernya membawa nama NU untuk kegiatan politik," katanya, Rabu (1/5/2024) malam.

Ia menilai perilaku dari Gus Ipul terlalu ikut campur dengan internal PKB.

Menurutnya, cawe-cawe adalah cara lama yang akan merusak demokrasi karena akan menimbulkan kegaduhan serta perpecahan antar anak bangsa.

Baca juga: PROFIL Gus Ipul Tokoh NU Larang Warga Tak Pilih Capres Dukungan Abu Bakar Baasyir dan Amien Rais

"Kami mengimbau kepada Gus Ipul untuk fokus dan konsisten dengan sikap resmi PBNU tidak membawa bawa NU dalam kegiatan politik praktis," ujarnya.

Legislator DPRD Sulsel ini juga mengingatkan agar Gus Ipul tak perlu memusingkan diri untuk membangun perdebatan tentang PKB.

"Baiknya Gus Ipul fokus evaluasi dirinya selama menjadi pejabat publik, mengevaluasi kinerja diri sebagai seorang pejabat publik sangat urgen," jelasnya.

"Karena, semua tindakan akan dipertanggungjawabkan secara konstitusional," tambahnya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved