23 Jenderal Polisi Bintang 4 1963- 2024 Jabat Kapolri, 1 Diberhentikan dengan Hormat oleh Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar 23 Jenderal polisi bintang 4 pernah menjabat sebagai Kepala Polri sejak tahun 1963 hingga sekarang. 

Jenderal Polisi adalah tingkat keempat atau tertinggi bagi perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia.

Dikutip wikipedia, pangkat ini setara dengan Jenderal pada militer.

Tanda kepangkatan yang dipakai adalah empat bintang.

Jenderal Polisi disandang oleh Kapolri atau Tri Brata 1 (TB 1).

Saat ini Kapolri dijabat oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Berikut daftar Kapolri dengan pangkat Jenderal polisi empat bintang di pundak sejak tahun 1963.

1. Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo 30 Desember 1963 - 8 Mei 1965

2. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo 9 Mei 1965 - 15 Mei 1968

3. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso 15 Mei 1968 - 2 Oktober 1971

4. Jenderal Polisi Mohamad Hasan 3 Oktober 1971 - 24 Juni 1974

5. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo 26 Juni 1974 - 25 September 1978

6. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin 26 September 1978 - 3 Desember 1982

7. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo 4 Desember 1982 - 6 Juni 1986

8. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi 7 Juni 1986 - 19 Februari 1991

9. Jenderal Polisi Kunarto 20 Februari 1991 - 05 April 1993

10. Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro 6 April 1993 - 14 Maret 1996

11. Jenderal Polisi Dibyo Widodo 15 Maret 1996 - 28 Juni 1998

12. Jenderal Polisi Roesmanhadi 29 Juni 1998 - 3 Januari 2000

13. Jenderal Polisi Roesdihardjo 4 Januari 2000 - 22 September 2000

14. Jenderal Polisi Surojo Bimantoro 23 September 2000 - 21 Juli 2001

15. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar 29 November 2001 - 7 Juli 2005

16. Jenderal Polisi Sutanto 8 Juli 2005 - 30 September 2008

17. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 - 22 Oktober 2010

18. Jenderal Polisi Timur Pradopo 22 Oktober 2010 - 25 Oktober 2013

19. Jenderal Polisi Sutarman 25 Oktober 2013 - 16 Januari 2015

20. Jenderal Polisi Badrodin Haiti 17 April 2015 - 14 Juli 2016

21. Jenderal Polisi Tito Karnavian 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019

22. Jenderal Polisi Idham Aziz 1 November 2019 - 27 Januari 2021

23. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo 27 Januari 2021 - Sekarang.

Sosok Kapolri pertama

Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Danoekoesoemo lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 28 Februari 1922.

Wafat di Jakarta pada 12 Oktober 1998 pada usia 76 tahun.

Soetjipto adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965.

Meninggal di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1998 dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo lahir pada 28 Februari 1922 di Tulungagung, Jawa Timur.

Dia mulai menjabat sebagai Kapolri pada 30 Desember 1963, menggantikan Komjen Soekarno.

Semasa kepemimpinannya, Jenderal Soetjipto sempat mendirikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak) di Lembang, Bandung, pada 19 Maret 1965.

Setelah pensiun dari kepolisian pada 8 Mei 1965, dia sempat ditugaskan untuk menjadi Dubes Indonesia untuk Bulgaria periode 1966-1969, dan sempat menjadi anggota DPR-MPR RI sepanjang tahun 1971 sampai 1974.

Purnawirawan Polisi ini meninggal pada 12 Oktober 1998 pada usia 76 tahun.

Profil Sutarman diberhentikan Jokowi

Profil Jenderal Sutarman

Sutarman merupakan pria kelahiran Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957.

Selepas tamat sekolah STM, Sutarman melanjutkan sekolah ke Akademi Kepolisian dan lulus pada 1981 dan  memulai kariernya di institusi Polri pada tahun 1982,

Sutarman diketahui menjabat Kapolri dari 25 Oktober 2013 sampai 16 Januari 2015.

Setelah Pilpres 2014, Sutarman diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi.

Saat itu Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan untuk menjadi penerus Sutarman.

Namun, pengajuan nama Budi Gunawan mengundang polemik hingga akhirnnya diangkat Badrodi Haiti yang saat itu menjabat Wakapolri menjadi Plt Kapolri hingga akhirnya dilantik Jokowi menjadi Kapolri definitif.

Dilansir dari kompas.com, setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Purnawirawan Sutarman sempat ditawari Presiden Joko Widodo menjadi duta besar atau komisaris badan usaha milik negara.

namun, saat itu Sutarman memilih untuk kembali menjadi masyarakat biasa.

"Saya terima kasih sudah ditawarkan itu. Saya bekerja di pemerintahan hampir 34 tahun."

"Sisa hidup saya akan saya gunakan untuk membantu rakyat yang masih membutuhkan," ujar Sutarman di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2015) siang.

Sutarman menegaskan tidak akan terjun lagi ke pemerintahan atau dunia politik.

Ia ingin pulang kampung ke Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selain bergerak di bidang sosial, Sutarman pun akan melanjutkan kerja ayahnya, yakni bertani.

"Dengan bertani, saya ikut membantu program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan."

"Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, butuh sentuhan lembut tangan-tangan kita."

"Saya akan gunakan tangan saya untuk itu," ujar dia.

Karier di kepolisian

Sutarman selama berkarir di dunia kepolisian pernah menempati berbagai jabatan strategis.

Jenderal Namratus panggilannya, merupakan jebolan Akpol 1981.

Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Sutarman menjadi Kepala Staf Lalu Lintas Kepolisian Restor Bandung.

Selanjutnya Sutarman diangkat menjadi Kepala Kepolisian Sektor Dayeuh, Bandung.

Pada 2000, Sutarman menjabat sebagai Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.

Karier Sutarman di kepolisian semakin melejit.

Dalam waktu lima tahun, Sutarman menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kapolda Jawa Barat, hingga Koplda Metro Jaya.

Setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, Sutarman ditarik ke Mabes Polri dan dilantik menjadi Kabareskrim.

Saat masih menjabat sebagai Kabareskrim, pernah terjadi insiden polisi mengepung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat terjadi kasus petinggi Mabes Polri yang ditangani KPK.

Sutarman diangkat sebagai Kapolri pada 2013 menggantikan Jenderal Timur Pradopo.

Komisaris Jenderal Sutarman resmi menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Oktober 2013.

Sutarman merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu. 

Tak sempat jadi Kapolri

Ada satu jenderal yang tidak sempat dilantik jadi Kapolri, yang memiliki empat bintang.

Dia adalah Jenderal Pol Purn Budi Gunawan.

Kini Budi Gunawan adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 2016.

Dia sebenarnya sempat dicalonkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi tahun 2015.

Namun ia urung dilantik hingga terjadi perseteruan antara KPK dengan Kepolisian.

Hal ini terjadi lantaran, saat pengumuman pencalonan Jenderal Budi Gunawan, KPK juga mengumumkan bahwa BG tersangka kasus gratifikasi.

Pihak kepolisian pun tak tinggal diam dengan menyatakan tersangka juga kepada pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Sempat menjadi polemik tajam, Jokowi akhirnya menarik pencalonan Jenderal Pol Budi Gunawan dan mengajukan calon baru Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Barulah setelah Badrodin Haiti menjadi Kapolri,  Jenderal Pol Budi Gunawan diajukan menjadi Wakapolri dan kemudian dipercayakan memimpin BIN hingga saat ini.

Di era kepemimpinan Budi Gunawan, BIN mengalami modernisasi dan transformasi yang signifikan.

BG membentuk divisi baru untuk mengatasi ancaman yang muncul, seperti Deputi Bidang Intelijen Siber dan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur.

Dalam catatan redaksi, Budi Gunawan adalah sosok terlama yang menjabat Kepala BIN sejak Reformasi.

BG sudah di posisi itu sejak 9 September 2016.

Dia hampir delapan tahun menduduki kepala lembaga telik sandi tersebut.

Kenapa Jokowi tak kunjung menggantikan Budi Gunawan?

Secara hipotetikal, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan jejaring BG sudah begitu kuat di BIN.

Dan mungkin karena itu, Jokowi tidak langsung melakukan pergantian Kepala BIN. Jokowi memilih untuk mengganti jabatan-jabatan penting di bawah BG terlebih dahulu, seperti jabatan Wakil Kepala BIN.

Sebelum Pilpres, santer Budi Gunawan akan diganti.

Penggantian posisi BG disebut menjadi krusial karena badan intelijen memiliki potensi besar untuk menjadi alat cipta kondisi politik.

Pasalnya, dengan fungsinya untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pengawasan, badan intelijen dapat digunakan untuk mengawasi lawan politik, kandidat, dan pemilih.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com