Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kabinet Prabowo

Cara Gerindra Cegah Golkar Dominasi Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Terungkap, PDIP Jadi Kunci

partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Golkar

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
Presiden terpilih dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Sebab itu juga, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum lebaran.

Hasto mengatakan, anak ranting PDI-P menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDI-P terlebih dahulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuh dia.

Hasto juga menyinggung rencana pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pemenang pemilu, Prabowo Subianto.

Ia menyebut pertemuan dua tokoh politik senior itu akan terlaksana setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai baik permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana Ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui mahkamah konstitusi.

Ada juga sidang terkait dengan PTUN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan," tandasnya. 

Jatah menteri Golkar tak aman

Kabar bergabungnya PDIP ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jadi ancaman bagi partai Golkar.

Bergabungnya PDIP partai besutan Megawati ke Prabowo bisa berdampak pada jatah menteri Partai Golkar.

Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Isu jatah menteri bisa berkurang akhinya ditanggapi Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.

Dave buka suara buka suara mengenai jatah kursi menteri untuk PDIP jika bergabung dalam koalisi.

Dave mengatakan, mengenai pemilihan sosok untuk menjadi menteri tertentu merupakan kewenangan presiden.

"Mengenai posisi menteri itu adalah hak presiden yang menentukan, siapa dan dimana akan ditempatkan," kata Dave, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Jumat (12/3/2024).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved