Cara Gerindra Cegah Golkar Dominasi Kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Terungkap, PDIP Jadi Kunci

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra.

Bisa jadi Gerindra tidak nyaman dengan dominasi Golkar padahal capresnya pemenang tapi partainya tidak dominan di sana (parlemen),” kata dia.

Ia juga menyampaikan, kerja sama dengan PDI-P bakal membantu meningkatkan daya tawar Gerindra di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Iya, jadi PDI-P itu bisa memperkuat bergaining position Gerindra di tengah partai-partai pendukungnya (Prabowo),” ujar dia.

Hingga kini, Prabowo belum menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah.

Mantan Danjen Kopassus itu memilih untuk menyambangi Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Padahal, saat ini Gerindra dan PDI-P terus menunjukan sinyal positif untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati.

Namun, Prabowo sendiri enggan menjawab setiap ditanya awak media kapan rencana pertemuan itu berlangsung.

Sementara itu, politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyebutkan, partainya belum menentukan sikap soal pemerintahan ke depan.

Ia menyampaikan, mekanisme itu bakal dibahas dalam kongres partai tiap lima tahun sekali.

Pemilu 2024 puncak penyalahgunaan kekuasaan Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Pemilu 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena menurut Hasto, Pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi.

"Bagaimana Pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legacy dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden (cawapres) adalah upaya memperpanjang kekuasaan.