Kronologi Pertemuan Prabowo dan Kapolri di Rumah Petinggi Gerindra, 2 Jam di Ruang Khusus

Bahkan demi mewujudkan pemerintahan tanpa oposisi tersebut, Golkar rela jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran berkurang dan dialihkan ke PDIP.

Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar awalnya memberikan tanggapannya mengenai jatah menteri untuk PDI Perjuangan atau PDIP jika partai tersebut bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Ketika seorang wartawan bertanya apakah dia tidak khawatir jika jatah menteri untuk Golkar berkurang apabila PDIP juga bergabung, Bamsoet menegaskan bahwa penentuan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

"Nah itu prerogatif presiden terpilih nanti," kata Bamsoet seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya.

Baca juga: Elit Gerindra Bocorkan Manuver Prabowo Dekati Ketua PDIP Megawati Manfaatkan Momentum Idul Fitri

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Diharapkan dua sahabat yang sempat terpisah karena kompetisi untuk bisa merajut kedua tim ini untuk rekonsiliasi," ujarnya.

Tidak Butuh Oposisi

Bahkan, Ketua MPR RI ini berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu ada oposisi.

"Bahkan kalau perlu kita enggak butuh oposisi, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong, enggak dibutuhkan lagi oposisi," ucapnya.

Karenanya, dia mendukung jika Prabowo akan merangkul semua partai politik (parpol) yang ada di parlemen.

"Saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua parpol yang di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," ungkap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap dilakukan meskipun semua parpol bergabung.