Sosok 6 Calon Kuat di Pilgub Papua, Mantan Wali Kota, Kapolda hingga Bupati Bakal Bertarung

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok calon kuat Gubernur Papua periode 2024-2029.

Ada enam sosok berpengaruh di Papua diprediksi bakal maju bertarung di pemilihan gubernur 2024.

Enam sosok kuat itu muncul jelang Pilgub Papua yang berlangsung pada November 2024 mendatang.

Mereka yang diprediksi bertarung mulai mantan Wali Kota, bupati hingga Kapolda.

Sosok calon gubernur itu diungkap Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus Untuk Demokrasi, Elvira Rumkabu beberapa waktu lalu.

Sekadar diketahui, pada November 2024 nanti, Pilkada tersebut menjadi pertama yang bakal digelar usai wilayah tersebut dimekarkan menjadi empat provinsi.

Setelah dimekarkan, masih banyak yang bertanya siapa saja tokoh yang bakal menjadi calon kepala daerah di Papua, khususnya untuk tingkat provinsi dimana bakal ada gubernur baru.

Menurut Elvira, Pilkada Papua adalah momentum masyarakat untuk menentukan siapa sosok yang bakal mereka percaya untuk mejadi gubernur dan wakil gubernur hingga 2029.

Kriteria pertama yang diajukannya adalah sosok yang peka terhadap kondisi masyarakat dari segala aspek, mulai dari sisi ekonomi hingga sosial.

"Kalau saya itu belajar dari sebelum-sebelumnya siapa pun nanti yang terpilih atau dipilih rakyat itu pertama dia menurut saya harus punya pemahaman terhadap konteks-konteks dan dinamika konflik di Papua," kata Elvira di Jayapura, Rabu (20/3/2024).

"Menurut saya itu penting sekali karena kalau selain dia memahami ada konflik, ada konteks dan dinamika konflik yang terus terjadi. Bukan hanya konflik bersenjata tapi juga masalah-masalah pembangunan, marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok terutama orang asli Papua.

Misal harus orang yang punya pemahaman, pengertian bahwa ini ada masalah prioritas seperti ini di Papua, itu yang pertama," sambung Elvira.

Kemudian dosen Universitas Cenderawasih ini pun menginginkan agar kepala daerah yang terpilih nanti adalah sosok yang visioner dan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sudah ada dan yang akan terjadi di masa depan.

"Dan yang kedua tidak hanya mengetahui, tapi juga harus ada keberpihakan menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata dia.

Kata Elvira, siapa pun yang nanti akan memimpin Papua selama lima tahun ke depan bisa memberikan kebijakan afirmatif yang membangun bagi orang asli Papua atas naungan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).