Nasib Golkar Maros Era Patarai dan Suhartina, DPP Tentukan Sikap saat Kursi Ketua DPRD Direbut PAN

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Golkar Maros kehilangan kursi Ketua DPRD saat dipimpin Suhartina Bohari.

Pada Pemilu 2024 ini, Golkar Maros kehilangan satu kursi di DPRD.

Golkar jatuh saat PAN Maros yang dipimpin Chaidir Syam lagi perkasa.

Perolehan suara PAN meningkat drastis saat Chaidir Syam mengusung caleg-caleg baru.

Kini DPRD Maros dikuasai para caleg baru. Sementara petahana bertumbangan.

Partai yang dipimpin Airlangga Hartarto tak lagi menjadi pemenang di Butta Saléwangang.

DPP pun bakal evaluasi kader di daerah jelang Pilkada.

Padahal dalam Pemilu 2019, Golkar dibawah komando Andi Patarai Amir tampil sebagai pemenang menumbangkan PAN.

Sebelum kejayaan Golkar, PAN memang sudah berjaya di Maros era Hatta Rahman sebagai bupati.

Kala itu, Chaidir Syam menjabat sebagai Ketua DPRD.

Pada Pemilu 2019, Golkar meraih 7 kursi, mengalahkan PAN 6 kursi.

Dua tahun berselang tepatnya awal 2021, kepemimpinan Golkar Maros berganti.

DPD I Golkar Sulsel menunjuk Rahman Pina sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Maros menggantikan Andi Patarai Amir.

Rahman Pina ditugaskan menyelesaikan musyarawah daerah dan memilih ketua definitif baru.

Hasil musda menetapkan Suhartina Bohari sebagai Ketua DPD II Golkar Maros yang baru.

Di Pemilu 2024 ini, Golkar gagal mempertahankan kemenangan di Maros.

Kursi Golkar turun dari tujuh kursi menjadi 6 enam kursi.'

Enam kader Golkar yang terpilih jadi anggota DPRD Maros antara lain Muhammad Danial 3.971 suara, Bambang Jayanto 4.456 suara, Andi Fajrin 2.477 suara, Abd Rasyid 3.322 suara, Nurlinda (Golkar) 1.443 suara dan Nafa Putri Rosyidin (Golkar) 2.526 suara.

Sementara itu PAN di bawah komando Chaidir Syam tampil perkasa di Pemilu 2024 ini.

Chaidir Syam sukses menjawab amanah Musda PAN 2021 lalu.

Kursi PAN naik dari 6 kursi menjadi 12 kursi.

PAN dipastikan merebut posisi ketua DPRD Maros.

Peraih kursi di PAN yakni, A Safriadi 4.615 suara, Muhammad Amri Yusuf 4.536 suara, Ikram Rahim 1.969 suara,Syamsuddin 5.603 suara, Tri Wahyu Arifin 4.916 suara, Andi Mappelawa 3.041.

Marjan Massere 4.979 suara, Haeriah Rahman 4.601 suara, Alwyldan Mustahir 3.878 suara, Gemilang Pagessa 7.965 suara, Sri Hastuti Hilli 3.283 suara dan Arie Anugrah 2.460 suara.

DPP Bakal Evaluasi Golkar Sulsel Jelang Pilkada 2024

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bakal evaluasi kinerja DPD I di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPD II Golkar kabupaten/kota.

Langkah ini diambil setelah beringin rindang kehilangan kursi Ketua DPRD Sulsel dan sejumlah kursi Ketua DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Di samping itu, Golkar hanya mampu menyumbangkan 3 kursi DPR RI dari Dapil Sulsel di Pemilu 2024 ini.

Padahal, pemilu sebelumnya partai besutan Airlangga Hartarto ini meraih 4 kursi.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar bidang penggalangan strategis, Erwin Aksa lantas menyoroti perlunya evaluasi terhadap manajemen partai di Sulsel.

"Golkar Sulsel tentu banyak akan dievaluasi. Pasti akan ada evaluasi untuk menghadapi Pilkada 2024 dan Pemilu 2029," kata Erwin Aksa melalui keterangan tertulisnya, Senin, (18/3/2024).

Langkah evaluasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kinerja dan strategi politik Golkar Sulsel.

Sehingga mampu meraih hasil yang lebih baik pada pemilihan berikutnya.

Erwin Aksa Tetap Reservasi Terkait Rincian Evaluasi Golkar di Sulsel Pasca Kekalahan

Waketum Partai Golkar, Erwin Aksa, menahan diri untuk memberikan rincian lebih lanjut terkait evaluasi terhadap kepengurusan di daerah yang mengalami penurunan kinerja, khususnya di Sulsel.

Meskipun demikian, data terbaru menunjukkan bahwa Golkar Sulsel mengalami berbagai tantangan signifikan dalam Pemilu 2024. 

Partai yang pernah dominan ini kini harus menghadapi realitas pahit.

Dengan penurunan jumlah kursi di DPR RI Dapil Sulsel dan kehilangan posisi ketua di DPRD Provinsi, serta sejumlah kabupaten/kota di Sulsel.

Di antaranya, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Ini merupakan daerah-daerah di Sulsel di mana keperkasaan Partai Golkar di DPRD setempat tidak dapat dipertahankan.

Pada beberapa kabupaten/kota tersebut, Golkar harus rela melepaskan posisi ketua DPRD yang sebelumnya dipegangnya, digantikan oleh partai lain seperti NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, dan PAN, menunjukkan pergeseran politik yang signifikan.

Erwin Aksa belum memberikan pernyataan terperinci mengenai langkah yang akan diambil untuk mengatasi tantangan ini. 

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Mudaslub), Erwin Aksa menyatakan belum pasti.

"Belum ke sana, bersukur kursi Golkar naik, dan kedepan pasti akan evaluasi untuk menghadapi Pilkada," terangnya. (*)