Kolaborasi Bareng Masyarakat, Bawaslu Sulsel Jadi Provinsi Pertama Gelar Ngabuburit Pengawasan

"Saya mendorong Bawaslu RI menjalin kerjasama dengan LPSK dan memperkuat sistem pelayanan pelaporan pelanggaran," ujar Laode Arumahi.

"Perlindungan terhadap pelapor adalah upaya meningkatkan partisipasi pengawasan, karena selama ini orang takut untuk melapor," tambahnya.

Saran tersebut disampaikan mengingat jumlah laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang masih rendah.

Dia lantas mencontohkan Pemilu 2019 lalu. 

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

"Pada Pemilu lalu jumlah kasus yang dilaporkan masyarakat itu 1.542 laporan. Ini yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Kala itu, laporan dan temuan tersebut ditangani langsung Bawaslu Sulsel.

"Kalau dibandingkan dengan temuan Bawaslu, itu relatif agak banyak, ada 3.686 kasus," tambahnya.

Dia melanjutkan, temuan Bawaslu sendiri kalau dibandingkan dengan laporan-laporan yang ada, artinya tingkat partisipasi masyarakat masih sangat jauh.

"Sehingga menurut saya temuan Bawaslu juga masih sangat sedikit," paparnya. 
 
Dengan temuan-temuan itu, tentu dibutuhkan pengawasan yang maksimal oleh Bawaslu dan bekerja sama dengan masyarakat.

"Inilah harus menjadi bahan kajian Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif," tukasnya.(*)