Kantor Pemerintahan RI Mulai Dipindahkan ke IKN Tahun Ini? Kepala Otorita Sudah Beri Kepastian

TRIBUN-TIMUR.COM - Pusat pemerintahan RI bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini?

IKN akan menjalankan fungsi pemerintah daerah khusus (pemdasus) mulai tahun 2024 ini.

Kepastian itu disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

"Tahun ini Nusantara akan melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah khusus," kata Bambang, Kamis.

Pihaknya memohon dukungan pada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan otorita IKN.

Baca juga: IKN Difungsikan Tahun Ini hingga Ridwan Kamil Pamer Mabes Polri Baru, Pemerintahan Juga Dipindahkan?

Baca juga: Makassar Bakal Setara Jakarta, Presiden Jokowi Segera Bangun Kota Metropolitan Penopang IKN

Menurutnya melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, IKN akan mampu menjadi kota yang holistik dan mengusung keberlanjutan (sustainable).

"Kita dapat menggabungkan keahlian sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keberlanjutan atau sustainable demi keberlanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN," ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan, otorita IKN akan berbeda dengan otorita Batam.

"Kami seringkali diproyeksikan sama dengan otorita Batam, tentu ini jauh sangat berbeda," jelasnya.

Sebagai informasi, pembangunan IKN sudah sampai pada peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap kelima dengan total Rp 49,6 triliun.

Sementara hingga groundbreaking keempat yang dilaksanakan pada Januari 2024, realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 47,5 triliun.

Adapun investasi yang berasal hanya dari investor swasta hampir menyentuh Rp 36 triliun, atau tepatnya Rp 35,9 triliun.

Sementara, realisasi investasi yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 41,4 triliun.

Pada tahun 2024 ini, OIKN menargetkan bisa meraih investasi swasta dan publik sebesar Rp 100 triliun baik dari investasi publik maupun swasta.

Investasi publik bisa berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga lembaga non-pemerintah.

Ridwan Kamil Pamer Mabes Polri di IKN

Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil atau Kang Emil memamerkan desain Mabes Polri yang dibangun di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Ridwan Kamil mengatakan, tidak ada kantor polisi di dunia ini yang sebagus Mabes Polri di IKN.

Hal tersebut Ridwan Kamil sampaikan dalam Rakornas Otorita IKN di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

"Lihat, kantor Pak Kapolri ya keren begini. Enggak ada di dunia, besok jalan-jalan silakan ke seluruh dunia, enggak ada kantor polisi sekeren kantor polisi Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Polri," ujar Ridwan Kamil.

Ilustrasi desain Mabes Polri di IKN, Kalimantan Timur. (Dok. Tangkapan layar Otorita IKN)
Menurutnya, Mabes Polri jadi tidak terlihat seperti kantor polisi, melainkan hotel di Nusa Dua, Bali.

Hanya saja, kata dia, Mabes Polri yang wujudnya seperti hotel mewah itu diisi oleh orang-orang yang semuanya ternyata polisi.

"Enggak kaya kantor polisi, Pak. Kayak hotel di Nusa Dua tapi isinya polisi, gitulah kira-kira ya. Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa... Tapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama. Coba. Ini kan taman. Ada air, hutan," jelasnya.

"Jadi kalau kita tidak bangga, kalau kita masih debat urusan IKN dengan urusan lain, menurut saya kita mundur ke belakang.

Sudah fokus saja.

Semua juga pasti ada plus minus. Coba ini kantor Pak Sigit (Kapolri) begini ya sebagai polisi," sambung Ridwan Kamil.

Sementara itu, Ridwan Kamil turut memamerkan desain apartemen di IKN.

Dia menyebut, awalnya, asa usulan agar apartemen di IKN mirip seperti apartemen di Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Ridwan Kamil dengan tegas menolak usulan tersebut karena tidak sesuai dengan konsep IKN.

"Di IKN harus hijau kayak hutan bawahnya, harus banyak air, banyak pepohonan, bangunannya harus ada balkon-balkon kehijauan, atasnya harus jadi hutan kecil, warnanya harus warna kayu supaya menyamar menjadi kayak hutan.

Kalau bangunan bisa hilang, itu bagus, bukan bangunannya berteriak. Ini contoh yang terbaik untuk tipe apartemen yang sedang konstruksi," imbuh Ridwan Kamil.

Sulsel jadi pemasok

Sulawesi Selatan mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Pj Gubernur Bahtiar bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (27/2/2024).

Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi sibuk melirik provinsi disekitarnya.

Jokowi mulai menata peran provinsi sekitar IKN untuk menjadi daerah penyangga.

Sulsel pun masuk dalam radar pantauan Jokowi.

Sulsel dilirik sebagai daerah penyangga pertanian dan peternakan IKN.

Baca juga: Jokowi dan Pj Gubernur Sulsel Bahas Tol Lingkar Makassar di Istana, Bagaimana dengan Stadion?

"Nanti (Sulsel) sebagai penyuplai bahan pokok untuk IKN. Potensi pertanian dan peternakan terdekat IKN justru Makassar," kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

"Jadi ketika IKN beroperasi paling menikmati Makassar dan sekitarnya atau Sulsel," sambungnya.

Sulsel disebutnya sudah punya modal besar sebagai penyangga IKN.

Kehadiran Makassar New Port (MNP) di Makassar jadi bukti nyata.

Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok ini mampu menjadi gerbang perdagangan.

Baca juga: Bocoran Isi Materi Presentasi Pj Gubernur Bahtiar Bareng 5 Kepala Daerah ke Jokowi

"Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur yang menjadi pusat perdagangan Indonesia Timur dan penopang IKN ke depan. Nanti bahan-bahan pangan ke IKN itu dari Makassar," kata Bahtiar.

"(Kehadiran)New Port dengan kapasitas 2,5 juta teus terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Jadi ini besar sekali potensi ekonominya, makassar harus diintegrasikan transportasi memadai dari Kereta Api, Maupun tol yang lingkar Makassar dari sisi darat maupun pesisirnya," lanjutnya.

Peluang inilah yang diliat Jokowi sangat potensial dari Sulsel.

Dalam pertemuan ini hadir juga Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Chaidir Syam, Pj Bupati Takalar Setiawan Adnan dan Bupati Pangkep Yusran Lalogau.(*)