Profil Idrus Marham Politisi Golkar 'Kacang Lupa Kulit' Serang JK Jelang Bertemu Megawati, Eks Napi

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Idrus Marham politisi senior Golkar sekaligus mantan narapidana kasus suap pertanyakan kapasitas Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Ketua Umum PDIP, Megawati.

Pertanyaan Idrus Marham tersebut mengundang amarah netizen.

Netizen rujak mantan Menteri Sosial tersebut.

Netizen menyebut Idrus Marham bak kacang lupa kulit.

JK lah yang punya peran penting mengangkat nama Idrus Marham.

Narapidana kasus suap PLTU Riau-1 tersebut menyampaikan, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja asalkan tidak membawa nama Partai Golkar.

Baca juga: Dan Pongtasik Raja Caleg PDIP Tumbang di Dapil 10 Sulsel, Anggota Dewan Sejak Pemilu 1999

Baca juga: Idrus Marham Dirujak Netizen Usai Pertanyakan Kapasitas JK Bertemu Megawati: Koruptor, Sitolol

Keterangan politisi senior Golkar itu langsung diserang netizen di Twitter.

@BG. Jimmy BK juga pertanyakan kapasitas Idrus Marham.

"Dia pertanyakan kapasitas Pak JK, emang dia siapa?," twit BG Jimmy BK.

Achmad Ichzan Zadly menulis: Tidak tahu diri ini puang Idrus Marham, sudah diorbitkan sama Pak JK, malah kacang lupa kulit.

Bukan Pasukan Beki...:Bukannya kader Golkar mantan menteri kena kasus korupsi, orang Surabaya, namanya Idrus Marham.

Daeng: Koruptor itu ahlaknya rusak, jangan didengerin omongannya. Jika muncul di tv, matiin aja tv-nya, di medsos blokir.

KU5_21: Mantan koruptor dijadikan rujukan, seringkali anak-anak ayah Prabowo keterlaluan menilai hal yang gak dia pahami sama sekali.

KU5_21: Napi koruptor

Kang Repost1401: Ex Napi namanya Idrus Marham. Dia sendiri tidak etis. Kapasitas dia ngomong Golkar dan PK JK dasarnya apa? Sitolol.

Zamharie: JK mana mau atas nama Golkar sekalipun diberi mandat oleh Ketum. Karena Golkar adalah pelopor pencalonan Gibran yang nyata-nyatanya melanggar konstitusi dan UU Pemilu.

Daeng Uceng: Hanya orang yg tidak punya kapasitas yg mempertanyakan kapasitas orang lain.

Sebelumnya

Idrus Marham: Kalau Atas Nama Golkar, dalam Kapasitas Apa?

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 sekaligus politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut dia, pertemuan JK dengan Megawati boleh saja terlaksana asalkan tidak membawa nama Partai Golkar.

"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" kata Idrus saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," kata dia.

Idrus mengaku bahwa JK juga belum pernah menyampaikan ihwal rencana pertemuan tersebut kepada sesama senior partai berlambang pohon beringin ini.

Dia juga yakin, JK tidak akan membawa nama Partai Golkar saat bertemu Megawati.

"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto). Nah itu baru jelas," ucap Idrus.

Ia juga berharap, jika JK dan Megawati bertemu bakal memunculkan kedamaian dan suasana yang lebih baik pasca-Pemilu 2024.

Sebelumnya diberitakan, politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno mengaku mendengar kabar bahwa Megawati Soekarnoputri akan bertemu JK.

Hal ini disampaikan ketika ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.

"Mendengar (kabar bakal bertemu)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Kendati demikian, Hendrawan meminta informasi itu lebih detail dan diperiksa kembali kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kompas.com sudah berupaya menghubungi Hasto, tetapi belum ada respons.

Hendrawan berharap, Megawati dan JK membahas tentang persoalan bangsa dan negara, jika memang betul kedua tokoh itu bertemu.

"Jika benar bertemu, tentu yang dibahas masalah-masalah aktual terpenting," ujar anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Hingga berita ini dimuat, pertemuan JK dan Megawati belum juga terlaksana.

Megawati berada di barisan partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ada empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura.

Sementara itu, JK berada pada barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Adapun Paslon nomor urut 1 diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan PKB.

JK pun membalas pertanyaan Idrus Marham.

JK juga menegaskan rencana pertemuannya dengan mantan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam kapasitas pribadi, bukan atas nama Golkar

Jusuf Kalla menegaskan tidak pernah membawa-bawa nama Golkar dalam rencana pertemuannya dengan Megawati.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla menanggapi balik pernyataan senior Golkar Idrus Marham.

Idrum Marham sebelumnya meminta Jusuf Kalla tidak mengatasnamakan Golkar jika bertemu Megawati.

Menangapi hal tersebut, JK menegaskan dia tidak akan membawa nama institusi mana pun dalam rencana pertemuan tersebut namun nama diri pribadi sebagai seorang Jusuf Kalla.

"Saya datang sebagai Jusuf Kalla, apa urusan saya dengan Partai politik," kata JK setelah memberi sambutan pada acara pembukaan Muktamar DMI di Hotel Sultan Jumat 1 Maret 2024.

Mengenai kapan dirinya akan bertemu dengan ketua Umum PDIP, JK belum memberikan waktu yang pasti.

Namun JK mengungkapkan bahwa ia dan Megawati sudah bertemu secara hati karena sama-sama menginginkan kebaikan untuk negara.

"Kita selalu bertemu di hati, yang penting apa yang kita cita-citakan sebuah negara yang baik demokratis dapat dicapai," kata JK.

Rekam Jekak

Setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara atas kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham resmi bebas.

Mantan Menteri Sosial tersebut bebas murni dari Lembaga Pemasyakatan (Lapas) Klas I Cipinang, Jumat (11/9/2020) pagi.

"Telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang, bebas murni," kata Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyakatan Rika Aprianti dalam keterangannya, Jumat (11/9/2020) malam.

Berdasarkan putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MA), mantan Sekjen Partai Golkar tersebut dikurangi hukumannya menjadi 2 tahun penjara.

Padahal pada tingkat banding, Idrus dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara.

Alasan meringankan hukuman Idrus, karena dinilai bukan penentu dalam proyek yang dilobi-lobi oleh bos Blackgold Natural Resource Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo dan mantan Anggota DPR RI Eni Maulani Saragih.

Berdasarkan putusan kasasi, kata Rika, Idrus juga sudah membayarkan denda senilai Rp50 juta. Denda itu dibayarkan pada 3 September 2020.

"Lama pidana 2 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi, tanggal 2 Desember 2019, no. 3681 K/PID. SUS/2019 denda Rp50 juta, sudah dibayarkan pada tanggal 3 September 2020," katanya.

Siapa Idrus Marham?

Idrus Marham lahir di Sempang, Mattiroade, Patampanua, Pinrang, Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 1962.

Idrus Marham merupakan politisi Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi seorang akademisi.

Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014.

Akan tetapi ia mengundurkan diri pada tanggal 8 Juni 2011.

Pengunduran tersebut terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya atau Golkar.

Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial pada 17 Januari 2018.

Akan tetapi ia mengundurkan diri pada 24 Agustus 2018, setelah terjerat KPK.

Pendidikan

Idrus Marham mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di daerah asalnya, yaitu Sulawesi Selatan.

Sejak pelajar, Idurs Marham aktif berorganisasi.

Ia tergabung dengan OSIS ketika duduk di bangku SMP.

Setelah lulus SMA, Idrus Marham melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kala itu ia memilih kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makassar.

Pada tahun 1983, ia melanjutkan studi S2 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Idrus Marham berhasil menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada.

Gelar doktor ilmu politik tersebut, ia peroleh dengan predikat cumlaude.

Kala itu, ia sedang menjabat sebagai anggota DPR Periode 2003-2009.

Karier

Sebelum terjun ke dunia politik, Idrus Marham adalah seorang akademisi.

Ia mengawali kariernya sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi.

Kala itu, ia sempat menjadi pengajar di Universitas Tarumanegara, Universitas Islam Attahiriyah, dan Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. (2)

Beberapa waktu berselang, Idrus Marham terjun ke dunia politik.

Ia berhasil terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pemilu 1997.

Setelah itu, ia berhasil menduduki kursi DPR RI selama tiga periode bersama Partai Golkar.

Tiga periode berturut-turut itu antara lain, 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014, untuk Daerah Pemilihan III Sulawesi Selatan.

Satu di antara peran Idrus Marham yang menonjol adalah ketika menjadi ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.

Idrus Marham memilih mundul dari DPR RI karena fokus menghadapi tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Idrus Marhan dilantik sebagai Menteri Sosial pada 17 Januari 2018.

Pelantikan itu dilakukan untuk menggantikan posisi Khififah Indar Parawansa.

Kala itu, Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial karena maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur Pilkada Jatim 2018.

Meski tak ada ketentuan untuk mundur dari jabatan Menteri, ia lebih memilih untuk melakukan hal tersebut. 

Namun Idrus Marham tidak lama menjadi Menteri Sosial.

Ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Sosial pada 24 Agustus 2018.

Pengunduran diri itu ia lakukan setelah dirinya dijerat KPK.

Pendidikan

• SD, Pinrang, Sulsel
• SMP, Sulsel
• SMA Negeri Pare-pare, Sulsel
• S1 Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Makassar, 1979
• S2 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 1983
• S3 bidang Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Karier

• Dosen Universitas Islam Attahiriyah, 1986-1992
• Dosen UNTAR, 1985-1993
• Dosen Universitas 17 Agustus‘45 Jakarta,1985-1992
• Purek III UNIAT Jakarta, 1987-1992
• Ketua Umum DPP BKPRMI, 1997
• Anggota MPR RI, 1997
• Wakil Koordinator Bidang Kompol LPP
• DPP Golkar, 2002
• Ketua Umum DPP KNPI, 2002
• Wasekjend PPAMPG, 2002
• Anggota Dewan Penasehat DPP AMPI, 2003
• Wakil Presiden World Assembly Of Youth (WAY), 2005
• Sekjen DPP Partai Golkar, 2009-2014
• Sekjen DPP Partai Golkar, 2014-2019
• Menteri Sosial RI, 2018

Penghargaan

• Pelajar Teladan di SDN Pinrang Sulsel, 1972
• Pelajar Teladan di SMAN Parepare, 1997
• Mahasiswa teladan IAIN Alauddin, 1978
• Mahasiswa teladan IAIN Walisongo,1981
• Lulusan terbaik utama IAIN Walisongo, 1983
• Partisipan terbaik Pelatihan Persiapan Pelayanan bagi Pelayanan Masyarakat, 1984
• Partisipan terbaik Program Pelatihan Penelitian Kerohanian IX, 1985
• Dosen terbaik Universitas Attahiriyah, 1987