Nasib Pegawai BUMN Setelah Erick Thohir Usul Pangkas Perusahaan Plat Merah Jadi 30, Komentar Ekonom?

TRIBUN-TIMUR.COM - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN rencananya akan kembali dirampingkan menjadi 30 perusahaan saja.

Lantas bagaimana nasib para pegawai BUMN atas rencana perampingan itu?

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah menyatakan bahwa ia sedang merancang peta jalan untuk periode 2024–2034 terkait rencana konsolidasi jumlah BUMN menjadi 30 perusahaan.

“Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini. Nah ke depan 30-an,” ucap Erick di acara Mandiri Investment Forum di Jakarta.

Sejak awal menjabat pada tahun 2019, Erick telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN.

Pada bulan Juni 2020, Kementerian BUMN telah berhasil mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Diketahui, jumlah perusahaan BUMN semakin ramping di tangan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca juga: Lowongan Kerja SMA Sederajat - Perusahaan BUMN Cari Karyawan Baru, Gaji di Atas UMP Dapat Fasilitas

Sampai dengan Oktober 2023, jumlah perusahaan pelat merah tersisa 65 dari sebelumnya mencapai 74 BUMN pada 2022. 

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan Kementerian BUMN, Rabu (6/12/2023), jumlah perusahaan pelat merah sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 65 perusahaan. 

Perinciannya, BUMN berstatus go public sebanyak 13 perusahaan, BUMN persero tertutup mencapai 25 perusahaan, BUMN dalam bentuk Perum sebanyak 11 perusahaan, dan BUMN yang dikelola PPA sebanyak 13 dan Danareksa 3 BUMN. 

Hingga Oktober 2023, Kementerian BUMN juga telah menyelesaikan sejumlah aksi korporasi utama dalam rangka penyelarasan dan restrukturisasi portofolio BUMN. 

Pertama, penyempurnaan struktur korporasi Mind ID dengan mengalihkan saham negara di Inalum, Antam, Timah, Bukit Asam, dan Freeport ke Mind ID yang merupakan BUMN baru. 

Kedua adalah penyempurnaan struktur korporasi InJourney dengan injeksi saham di Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) ke InJourney. 

Ketiga, pembubaran enam BUMN yang terdiri atas Merpati, Leces, Istaka, ISN, KKA, dan Iglas. Selain itu penggabungan BUMN transportasi darat dengan peleburan PPD dan Damri, serta pengalihan kewenangan Bina Karya ke Ibu Kota Nusantara. 

“Dengan adanya aksi korporasi di atas, jumlah BUMN per Oktober 2023 berkurang dari 74 BUMN per Desember 2022 menjadi 65 BUMN,” tulis Laporan BUMN. 

Terbaru, Kementerian BUMN menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo.

PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan atau surviving entity dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan perusahaan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. 

Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026.

Pada saat bersamaan, subholding ini ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

Adapun SupportingCo akan menjadi perusahaan pengelola aset perkebunan unggul, yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman perkebunan, serta diversifikasi usaha lainnya.

Komentar Ekonom Senior

Ekonom senior sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi tersisa 30 adalah langkah yang patut didukung.

Menurutnya, bukan hanya efisiensi tetapi juga mengoptimalkan sinergitas.

“Dengan adanya holdingisasi maka sinerginya jadi terlihat anak-anak usaha BUMN tidak lagi bersaing tetapi mereka bersatu. Ini bagus sekali,” ucap Piter kepada Tribun, Senin (11/3/2024).

Piter melihat upaya meranpimpingkan struktur BUMN jauh lebih baik dan lebih terarah sesuai core bisnisnya.

Dia mencontohkan integrasi dua perusahaan pelat merah pengelola bandara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) menjadi PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports sebagai bukti konkret.

InJourney juga membentuk PT Integrasi Aviasi Solusi (InJourney Aviation Services/ IAS) yang menggabungkan 9 anak usaha.

“Ini kemudian fungsi kontrol pengawasan menjadi sangat mudah, lebih optimal sebab selama ini saya melihat kasusnya IAS anaknya angkasa pura APK bersaing dengan anaknya AP I dan Garuda namanya Gapura,” ucap Piter.

Padahal, mereka sama-sama BUMN, core bisnisnya juga sama kargo, tempat berbisnis juga bersama di bandara.

“Jelas tidak efisien sekali sehingga perampingan ini pasti berdampak positif bahkan lebih profitable,” ungkapnya.(*)