PPP Bongkar Dugaan Kecurangan Suara PSI, Aparat Operasi Pemenangan dan KPU Ditarget 50 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyebab melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibongkar Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy menyebut sedang terjadi penggelembungan suara PSI.

Ia pun meminta agar dugaan operasi penggelembungan suara PSI segera dihentikan.

Sebelum Pemilu, Rommy ternyata sudah mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat.

Para penyelenggara Pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 50 ribu suara.

Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20 ribu suara per kabupaten/kota.

"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).

Rommy mengaku mendengar dugaan operasi itu dari salah seorang aktivis yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu.

Namun, kata dia, operasi tersebut tidak berjalan mulus karena perolehan suara PSI berdasarkan quick count (QC) sejumlah lembaga survei berada di bawah ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.

"Akurasi QC menurut pimpinan lembaga-lembaga survei senior adalah plus-minus 1 persen, sehingga untuk lolos PT 4 persen dibutuhkan setidaknya angka QC > 3 persen," ujar Rommy.

Artinya, menurut Rommy, kalau sebuah partai mendapat QC 3 persen, dalam riil count dia dapat dibenarkan jika mendapat 4 persen, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2 persen.

"Sedangkan angka di seluruh lembaga survei, QC PSI tertinggi di bawah  2,95 persen," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengklaim mendapat informasi upaya meloloskan PSI dengan modus memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil perolehan suaranya dan memindahkan suara tidak sah.

Rommy juga mengungkit mengenai perolehan suara PSI yang meningkat drastis di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Dia mengungkapkan ada yang input ke Sirekap dari 110 tempat pemungutan suara (TPS) menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, artinya 173 suara per TPS.

"Kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen dan seluruh partai lain hanya 29 persen," ucap Rommy.

Rommy menilai angka tersebut sangat tidak masuk akal mengingat PSI partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan calegnya minim sosialisasi ke pemilih.

Dia menjelaskan, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan hanya di tingkat TPS tapi diduga mulai dari pleno di tingkat kecamatan.

Rommy mencontohkan, di TPS 024 Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Bandung, kader PPP melaporkan suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari 1 suara menjadi 21 suara.

"Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu," tegasnya.

KPU dan Lembaga Survei diaudit

Analis Sosial Politik Karyono Wibowo mengatakan dua lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Survei wajib diaudit jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menembus empat persen.

Pasalnya jika itu terjadi berarti patut diduga ada yang tidak beres dari perbedaan data tersebut.

Dengan demikian, kata Karyono, jika PSI lolos ambang batas parlemen 4 persen maka bisa menimbulkan gonjang ganjing karena menyangkut soal kredibilitas lembaga.

"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," kata Karyono, Senin (4/3/2024).

Karyono mengingatkan sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi.

Hal ini karena selisih antara hasil penghitungan KPU dengan quick count sangat tipis yaitu selisihnya 0,1 sampai 1 persen asalkan dilakukan sesuai kaedah survei yang benar.

Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini mengatakan jika merujuk data Quick Count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8 persen.

Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," terangnya.

Karyono memaparkan terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen.

Sejauh ini baru 3,13 persen berdasarkan data Sirekap KPU per Senin (4/3/2024) pukul 07.00 WIB, suara PSI menyentuh 2.404.199 alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU.

"Tetapi jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,84 persen", ungkapnya.

Karyono melanjutkan jika data sudah masuk 65 persen ke atas maka pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI.

Oleh karena itu, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI.

Meskipun, kata dia,  hal itu bisa dijelaskan bahwa hal itu terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap.

Seperti diketahui ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen (empat persen) suara sah nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Partai politik yang tidak mencapai perolehan suara minimal 4 persen di Pemilu 2024 tidak bisa mengirimkan wakilnya ke DPR RI. (*)