Janji Prabowo yang Bayar Jokowi! TPN Ganjar-Mahfud Sentil Program Makan Siang Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Benny Rhamdani, mengkritik langkah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas program makan siang gratis dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet di Istana Negara.

Menurut Benny, langkah tersebut sangat aneh karena janji yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo-Gibran justru menjadi tanggung jawab Jokowi.

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Baginya, program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo-Gibran seharusnya tidak menjadi perbincangan dalam pemerintahan Jokowi.

"Secara ideal, siapa yang berjanji dan berhutang seharusnya yang membayar," tegasnya.

Benny menegaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan etika kenegaraan dan pengelolaan anggaran negara.

"Ini masalah etika kenegaraan dan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa pada saatnya nanti, yang seharusnya membayar adalah yang berjanji, bukan Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, juga mengkritik langkah kabinet Jokowi.

Menurut Hasto, pembahasan program tersebut tidak tepat karena Pemilihan Presiden 2024 masih dalam tahap rekapitulasi suara.

"Pembahasan ini tidak tepat karena tahap Pemilu Presiden baru memasuki tahap rekapitulasi," jelasnya.

Hasto menilai langkah Pemerintahan Jokowi tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

"Ada upaya-upaya tertentu yang menimbulkan tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Prabowo dan Gibran saat tahapan Pemilu Presiden belum selesai," ujarnya.

Dia curiga ada yang membangun skenario seolah-olah Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan.

"Ini menunjukkan ada upaya untuk membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," katanya.

Hasto menekankan pentingnya etika dalam menjalankan pemerintahan.

"Ini menyentuh aspek-aspek hukum dan etika dalam penyelenggaraan negara," tambahnya.

Sidang kabinet paripurna di Kabinet Jokowi berlangsung pada Senin (26/2/2024) di Istana Negara Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.(*)