23 Tahun Fans PSM Menanti Stadion Sudiang, Dari Janji Gubernur Zaenal Basri Hingga Presiden Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada, Kamis (22/2/2024), Presiden Jokowi melalui Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin menjanjikan pembangunan Stadion Sudiang yang tentu membuat fans PSM Makassar senang.

Bachtiar melalui pernyataan resminya menyebut Presiden Jokowi saat berkunjung ke Sulsel menjanjikan pembangunan Stadion Sudiang yang akan dimulai tahun ini.

Jika Stadion Sudiang berhasil dibangun maka tentu ini akan menjadi angin segar bagi fans PSM Makassar.

Bagaimana tidak, sejak tahun 2022 PSM Makassar harus bermarkas di luar Kota Makassar.

Terusir ke Stadion BJ Habibie Parepare hingga saat ini mengungsi ke Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pengorbanan fans PSM Makassar menyaksikan langsung tim kesayangannya berlaga di kasta tertinggi sepakbola Tanah Air pun tak sedikit jumlahnya.

Biaya mahal dan waktu luang harus disiapkan fans PSM Makassar sejak Stadion Mattoanging yang terletak di Jl Cendrawasihj dirubuhkan.

Janji demi janji pembangunan Stadion di Makassar pun sudah sering didengarkan, bukan hanya dari Presiden Jokowi baru-baru ini.

Pada era Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, Stadion Mattoanging dijanjikan akan dibangun ulang sehingga dirubuhkan pada tahun 2020 lalu.

Sayangnya, bangun sudah hancur Andi Sudirman sebagai pelanjut estafet Gubernur Sulsel dari Nurdin Abdullah mandek.

Dengan alasan belum jelasnya status hukum lahan Stadion Mattoanging yang kini diperebutkan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dengan menggungat Pemprov Sulsel.

Calon Presiden Anies Baswedan pun sempat menandatangi kontrak politik untuk membangun ulang Stadion Mattoangin di masa kampanye Pilpres 2024.

Tapi, kontrak politik itu dipastikan tak akan terwujud mengingat Anies berpotensi besar kalah di Pilpres 2024.

Jauh sebelumnya, Gubernur Sulsel era Syahrul Yasin Limpo membangun Stadion Barombong yang dimulai pada 2011 lalu.

Bangunan Stadion Barombong sudah rampung, tapi pembangunannya tak berlanjut entah karena tarik ulur politik atau persoalan kelayakan.