PPI Jepang Sayangkan Teknologi Informasi Bikin Gaduh Pasca Pemilu

TRIBUN-TIMUR.COM - Warga Negara Indonesia (WNI) di seluruh dunia baru saja melaksanakan Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPD dan Anggota Legislatif di setiap jenjang pemerintah.

Dalam Pemilu tahun 2024 banyak aplikasi teknologi informasi yang digunakan saat, sebelum, dan sesudah pemilu.

Aplikasi teknologi informasi ini dikenal dengan e-democracy.

Masifnya penggunaan e-democracy dirasa efektif mengingat dari 204.807.222 WNI yang memiliki hak pilih.

Sebanyak 55 persen atau sekitar 114 juta diantaranya adalah suara Gen Z dan milenial.

Keterlibatan generasi muda dalam pemilu bukan sekadar angka-angka partisipasi.

Melainkan sebuah sinyal perubahan yang berpotensi membawa harapan baru menciptakan demokrasi substansial dan transparan.

Ketua PPI Jepang Fadlyansyah Farid mengatakan PPI Jepang menyambut baik penggunaan berbagai macam bentuk e-democracy pada Pemilu 2024 ini.

"Namun kami menyayangkan kegaduhan yang timbul pasca pemilu akibat penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)," kata Fadlyansyah Farid via rilis ke Tribun-Timur.com, Selasa (20/2/2024).

Padahal, lanjut dia, inovasi e-democracy SiRekap merupakan suatu terobosan terkait transparansi formulir C1 yang dapat diakses setiap orang secara digital.

“Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Tokyo hingga ini juga belum mengupload formulir C1 ke SiRekap,” ujar Prima Gandhi wakil ketua PPI Jepang.

Ketua KPPSLN Pos 13 di Tokyo menduga KPU RI masih melakukan sikronisasi data C1 yang sudah diupload.

“Kita dukung KPU RI melakukan sinkronisasi untuk memenuhi hak informasi publik yang akurat sehingga tidak ada kegaduhan yang terjadi!” ujarnya di Setagaya Tokyo.(*)