Anies Baswedan Sudah Tentukan Sikap Saat Prabowo-Gibran Unggul, PDIP Ungkap Alasan Oposisi

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan sudah mengambil keputusan atas kekalahannya di Pilpres 2014.

Real count pemilihan presiden (Pilpres) 2024 terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo-Gibran masih unggul, Kamis (15/2/2024) 

Hal itu berdasarkan suara yang masuk dari 350.151 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 823.236 TPS atau sekitar 42,53 persen.

Prabowo-Gibran tercatat unggul sementara di 35 dari 37 provinsi di Indonesia yang suaranya sudah masuk di KPU.

Perolehan suara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tertinggal jauh.

Pasangan Muhaimin Iskandar menyatakan, menghormati hasil pemilihan umum (pemilu) 2024 jika hasilnya murni dari aspirasi rakyat.

Hal ini disampaikan Anies usai hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga menunjukkan keunggulanPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Anies mengaku sebagai seorang demokrat atau penganut paham demokrasi sejati yang tidak akan menyangkal aspirasi yang datang dari rakyat.

"Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati, kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat," katanya saat konferensi pers di Markas Timnas Anies-Muhaimin, Rabu (14/2/2024) malam.

"Karena itu kemauan rakyat dan kita harus menghormati kemauaun rakyat, kita harus menghargai keputusan rakyat, ini komitmen kita," sambung Anies.

Oleh sebab itu, Anies menekankan agar semua pihak menunggu hasil penghitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Berikan kewenangan total kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU bukan saja menyelenggarakan, tetapi menuntaskan perhitungan," imbuh dia.

Anies juga meminta semua pihak untuk memantau terus penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.

Dia berterima kasih kepada semua pihak yang turut mengawal penghitungan secara manual termasuk relawan dan simpatisannya.

"Terima kasih kepada para pejuang perubahan yang hari ini menggalang menjangkau dan menjalankan semua," pungkas Anies.

PDIP Oposisi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen.

Oposisi harus ada karena untuk menjalankan tugas check and balance.

Hasto menjelaskan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, lalu.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu (14/2/2024) malam.

Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. 

Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” terangnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” sambung dia.

Diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)