PDIP Temukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, TPN Diminta Bentuk Timsus, Gibran Ingin Temui Lawan

TRIBUN-TIMUR.COM - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemukan adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024.

PDIP merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membentuk tim khusus.

Tim tersebut diminta fokus mengusut dugaan kecurangan, termasuk mengumpulkan berbagai temuan di lapangan.

PDIP yakin, kecurangan yang terjadi sudah masif dan sangat melewati batas di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Ha itu disampaikan menanggapi berbagai kondisi kekinian setelah pencoblosan dan hitung cepat Pemilu 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir," kata dia.

"Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto.

Mengenai adanya operasi kecurangan di Pilpres 2024, kata Hasto, hal itu memang sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi.

Hasto juga menekankan elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi, begitu juga para guru besar turut bersuara.

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," ujar Hasto.

"Untuk itu kami akan mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus," tambahnya.

Tim khusus ini, tambah politisi asal Yogyakarta ini, diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi.

"Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.

Sekretaris TP ini turut menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024 meski produknya memang tidak bisa dijadikan patokan mengingat penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI.