800 Ribu Orang Diklaim Bakal Pindah ke IKN, Nasibnya Jika Anies Presiden dan Batalkan Proyek Jokowi?

Pernyataan Anies menjawab pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar bertanya pendapat Anies tentang kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Ganjar menilai, sudah banyak masalah di Jakarta seperti kemacetan sehingga mengapa tetap harus jadi ibu kota.

"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu," kata Anies.

Anies menilai masalah-masalah di Jakarta tidak otomatis selesai dengan pemindahan ibu kota negara ke IKN. Terlebih lagi, pemindahan ibu kota negara baru berfokus pada pemindahan aparatur negara.

Lalu Ganjar bertanya apakah Anies menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN. Anies tak menjawab secara gamblang.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini, kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tetapi di saat sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?" ucapnya.

Sementara itu, pembangunan IKN hingga kini masih berjalan. Jokowi menargetkan investasi yang masuk ke ibu kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023.

Kementerian Keuangan telah mengucurkan Rp13 triliun untuk IKN per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun tahun ini.

Lantas, bagaimana nasib IKN jika pembangunannya tidak dilanjutkan?

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan, maka dalam jangka pendek akan menyebabkan kerugian karena aset-aset yang sudah dibangun menjadi mangkrak. Apalagi, APBN sudah banyak dikucurkan untuk IKN.

"Ada juga kerugian lingkungan, di mana hutan-hutan sudah dibuka, itu juga harus direboisasi, harus dikembalikan sebagaimana semula," katanya.

Meski bakal rugi besar jika proyek IKN, Andri menilai akan butuh biaya yang lebih besar lagi jika pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan dengan skema insentif yang diterapkan saat ini.

Ia menilai guyuran insentif yang ditebar pemerintah justru merugikan negara, misalnya fasilitas tax holiday untuk bidang infrastruktur hingga 30 tahun.

Karenanya, ia menilai pemerintah harus terlepas dari sunk cost fallacy, yakni pengambilan keputusan dalam keuangan dengan memaksakan untuk menjalani keputusan karena sumber daya yang sudah terlanjur diinvestasikan sebelumnya.

"Sunk cost fallacy mengatakan karena kita sudah banyak berinvestasi, sudah memberikan banyak biaya pada IKN, kita harus melanjutkan, kalau enggak, kita rugi. Padahal kalau kita lanjutkan bisa lebih rugi lagi karena dari skema insentif jauh lebih merugikan," katanya.