Tim Verifikasi Adipura Nilai Performa TPA Tamangapa

TRIBUN.TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Verifikasi Adipura telah melakukan penilaian di Kota Makassar. 

Para verifikator tersebut berkeliling selama dua hari mengunjungi titik-titik penilaian Adipura pada Senin-Selass (5-6/2/2024). 

Dihari pertama, tim menilai 15 titik penilaian yang berfokus pada kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Titik-titik penilaian tersebut meliputi bank sampah, TPA Tamangapa, Sekolah Menengah Pertama, rumah sakit, terminal, pemukiman warga, kantor camat, pasar tradisional, sungai, taman dan hutan kota, bank sampah unit, serta TPS3R.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan Manggala menjadi penentu untuk mengantongi piala Adipura. 

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdy Mochtar, mengungkap, tim penilai mengakui adanya perubahan signifikan pada kualitas TPA di Kota Makassar.

Mereka mengapresiasi TPA Tamangapa yang kini pengelolaannya dinilai cepat dan terorganisir dengan baik.

"Salah satu penilaian positif dari tim verifikasi yakni di TPA Tamangapa yang dinilai penanganannya jauh lebih baik di banding penilaian Adipura tahun sebelumnya. Mereka sangat mengapresiasi pengelolaan TPA Tamangapa karena jauh lebih baik saat ini," ucap Ferdy Mochtar. 

Ferdy menjelaskan, hampir 95 persen nilai TPA mempengaruhi penilaian adipura. 

Jika TPA sudah mendapat nilai 71 maka otomatis adipura berhasil dikantongi. 

"Kalau mau dapat piala adipura nilai TPA harus 71, kalau hanya sertifikat nilainya diangka 68," jelasnya. 

Selama dua hari menilai obyek-obyek Adipura di Makassar, menurut Ferdy, indikator penilaian hampir 100 persen dipenuhi. 

Itu menandakan komitmen dan upaya yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. 

"Semoga Kota Makassar dapat kembali meraih penghargaan Adipura sebagai pengakuan atas upaya-upaya dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan," harapnya. 

Untuk diketahui, tim Verifikasi Adipura berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 

DLH juga ikut mendampingi selama proses penilaian ini.