Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Mahfud MD dan Konflik Kepentingan

Dengan begitu Mahfud MD sangat berhati-hati jangan sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang “hak dan Bathil”.

Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Mahfud MD dan Konflik Kepentingan
Ist
Amir Muhiddin, Dosen Fisip Unismuh dan Anggota Ikatan Penulis Satu Pena Sul-Sel.

Oleh : Amir Muhiddin

Dosen Fisip Unismuh dan Anggota Ikatan Penulis Satu Pena Sul-Sel.

Mahfud MD, akhirnya mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.

Menko Polkam ini mundur dengan alasan sulit menghindar dari conflict of interest, masalahnya beliau sebagai calon wakil presiden yang partisan dan harus berkampanye dan dalam waktu bersamaan harus netral sebagai rumpun birokrasi.

Beliau menyadari betul bahwa meski secara regulasi diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan pasilitas negara, tetapi dalam prakteknya sulit untuk menghindari apa yang disebut sebagai konflik kepentingan.

Dengan begitu Mahfud MD sangat berhati-hati jangan sampai tidak bisa lagi membedakan mana yang “hak dan Bathil”.

Mana tugas negara dan mana tugas dan kepentingan peribadi serta kelompok.

Pengunduran diri Mahfud MD, tentu saja alamat baik bagi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan citra positif bagai peningkatan kualitas demokrasi.

Bukan hanya itu, pengunduran diri itu menandai bahwa beliau menjunjung tinggi nilai dan kehormatan serta etika birokrasi yang harus netral, bersih dan berwibawa.

Sebab disadari betul bahwa optimalisasi peran birokrasi selama ini terkendala oleh kontaminasi politik yang kemudian kesulitan dalam melaksanakan “merid system”, akibatnya banyak pejabat publik yang tidakl layak sebagai lider.

Tetapi karena masuk tim sukses, akhirnya diberi jabatan karena balas jasa dan sebaliknya banyak yang layak jadi pemimpin tetapi kalah dalam pemilihan akhirnya tersingkir karena balas dendam.

Pengunduran diri Mahfud MD karena konflik kepentingan tentu saja menjadi contoh bagai menteri dan pejabatan publik lainnya.

Masyarakat dan penggiat pemilu dan pilkada yang demokrasi tentu menjadi gembira karena memang selama ini sangat banyak pejabat yang mengalamai hal yang demikian.

Mereka sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan peribadi dan kelompoknya.

Misalnya membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, menjanjikan kenaikan gaji bagi ASN dan pensiunan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Rusuh

 

Rusuh

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved