Profil Amran Razak, Dewan Profesor Unhas di Balik Gerakan Kritik Demokrasi Era Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Guru Besar dan Dosen Unhas baru saja deklarasi kawal demokrasi pada Jumat (2/2/2024)

Ketua Dewan Kehormatan Universitas Dewan Profesor Prof Amran Razak turut menjadi salah satu inisiator.

Dirinya mendampingi deklarator Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi.

Prof Amran Razak menyebut deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan akademisi melihat kondisi demokrasi di era pemerintahan Jokowi.

"Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa kami-kami dari Kampus ini menjaga peradaban dunia. Pertama, menjaga demokrasi," jelas Prof Amran Razak saat diwawancarai.

Prof Amran mengaku para dosen dan guru besar ini merupakan saksi sejarah reformasi.

Mereka pun ingin menjaga amanat reformasi dengan mengawal proses demokrasi di 2024 ini.

"Apalagi kami ini pelaku dari reformasi. Oleh sebab itu kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi ini kembali ke jalan yang benar," jelas Prof Amran Razak.

Siapa Prof Amran Razak?

Prof Amran Razak lahir di Makassar 2 Januari 1957.

Prof Amran Razak menyelesaikan Sarjana di Fakultas Ekonomi Unhas tahun 1983.

Kemudian dirinya terbang ke Depok melanjutkan jenjang magister.

Prof Amran Razak meraih gelar magister di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia bidang Perencanaan & Manajemen Kesehatan Tahun 1990.

Lalu kembali Makassar, Prof Amran Razakn melanjutkan doktor dalam bidang Ekonomi di Program Pascasarjana Unhas tahun 2004.

Prof Amran Razak sempat menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Periode 1997-2001.

Sekarang dirinya telah menjadi Guru Besar FKM Unhas.

Prof Amran Razak mengabdi sebagai tenaga pengajar di Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas sejak 1986. Kompetensi yang di kuasai adalah ahli dalam bidang Asuransi Kesehatan.

Beberapa penelitiannya seperti Beban Ekonomi Pasien Kanker pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin tahun 2018.

Kemudian Aksesibilitas Layanan Kesehatan Masyarakat Daerah Kepulauan dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Kasus Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar.

Penelitian di Takalar ini dilakukan tahun 2017.

Prof Amran Razak baru-baru ini menjadi panelis saat kampanye Cawapres nomor 3 Prof Mahfud MD di Unhas.

Saat itu, Prof Amran Razak mengkritik program Prof Mahfud MD terkait satu desa satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan.

Gagasan tersebut dinilai terlalu jadul.

Dirinya menyebut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) memuat tidak adanya dokter di satu desa.

Sebagai gantinya, ada perawat atau  tenaga kesehatan ditempatkan di desa.

Tenaga kesehatan berfungsi mengedukasi kesehatan masyarakat.

Sehingga menjadi langkah preventif pola hodup sehat.

Bahkan Prof Amran Razak mengaku sudah lama mengusulkan adanya satu sarjana kesehatan masyarakat dalam satu desa.

"Dalam permenkes itu memang tidak boleh ada dokter di satu desa. Jadi biasanya adalah tenaga kesehatan, perawat atau bidan yang bisa ambil alih tugas medis darurat," jelas Prof Amran Razak.

"Kami kesmas dari dulu mengusulkan satu desa satu sarjana kesmas. Kenapa perlu, karena dia akan lakukan pemeliharaan kesehatan yang menjaga upaya preventif," lanjutnya.