Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Ingatkan Jokowi, Minta KPU dan Bawaslu Profesional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan menyelamatkan demokrasi semakin meluas.

Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), kini Universitas Hasanuddin (Unhas) menyuarakan hal sama.

Belasan akademisi Unhas yang mengatasnamakan Forum Guru Besar dan Dosen Unhas mendeklarasikan Unhas Bergerak untuk Demokrasi.

Deklarasi digelar di pelataran Rektorat Unhas, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Jumat (2/2/2024).

Para guru besar dan dosen Unhas ini membuka deklarasi dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri.

Mereka mengingat perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Pembacaan petisi dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Unhas, Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Prof Triyatni mengatakan, pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan pemilu) dan Pilpres 2024 serta kehidupan demokrasi secara nasional.

Ada empat poin pernyataan sikap disampaikan. Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

“Kedua mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi,” tegas Prof Triyatni

Ketiga, sambung Prof Triyatni, meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

“Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun,” tegasnya.

Keempat, menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan
iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden/wakil presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Prof Amran Razak menyebut, deklarasi ini sebagai bentuk keprihatinan akademisi melihat kondisi demokrasi.

“Saya kira sikap keprihatinan ini menandakan bahwa kami-kami dari kampus ini menjaga peradaban dunia. Pertama, menjaga demokrasi,” katanya.