Dampak Pengunduran Diri Mahfud MD Sebagai Menko Polhukam Menurut Pengamat, PDIP Perang Terbuka

TRIBUN-TIMUR.COM - Mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam adalah pukulan politik terhadap kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, pengunduran Mahfud MD pasangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Jokowi.

Hal itu disampaikan Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

"Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini," kata Umam dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Keputusan Mahfud itu, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi.

"Yang tampaknya juga telah terusik zona nyamannya. Tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis," ujar dia.

Tak hanya itu, Umam menilai keputusan Mahfud untuk mundur merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka kepada Jokowi.

"Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang," kata Umam.

"Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca-keputusan politik ini," ujarnya.

Jika Mahfud memegang data dan informasi yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon 02, Umam mengatakan maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran.

"Tapi jika tidak ada narasi kuat dan intensitas serangan yang signifikan, maka keputusan mundur dari kursi Menkopolhukam ini tidak akan menciptakan ledakan elektoral yang berarti," ujar Umam.

Reaksi TPN

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersuara lebih lantang usai mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Saat Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.

"Nah kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan," kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Dia menjelaskan, maksud dari suara yang lebih lantang yakni menyuarakan terjadinya kekerasan-kekerasan pada Pemilu 2024.

Suara-suara akan adanya kekerasan dan intimidasi itu dikatakan Karaniya menjadi terang benderang ketika Mahfud bebas bergerak menjadi cawapres.

"Bagaimana hal-hal yang sudah lama tidak kita lihat di zaman Indonesia reformasi ini lalu kita saksikan kembali. Kita kembali menyaksikan apa yang dulu kita lihat pada masa orba (orde baru)," ujar Karaniya.

Mundurnya Mahfud dari Menkopolhukam, dikatakan Karanita, juga untuk mengkritik karena kekuasaan saat ini dipakai untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

"Waktu di Semarang saya kebetulan mendampingi Prof Mahfud. Waktu itu disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa 'Ini merupakan kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung Paslon tertentu. Itu yang mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini," pungkas dia. (*)