Bahlil 'Serang' Risma saat Jokowi Gencar Bagi-bagi Bansos Tanpa Mensos, Hasto Ungkap Fakta Lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pasang badan soal tuduhan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pihak Menteri Sosial Tri Rismaharini menuding Presiden Jokowi tidak pernah memaanggilnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Keterangan Risma membuat Bahlil murka.

Belakangan terakhir, Jokowi gencar bagi-bagi bansos tanpa pelibatkan Risma.

Bahlil mengingatkan, bansos masyarakat sudah ada sejak dari sebelum pemerintah Presiden Jokowi.

Hingga saat ini, penerima bansos disebut telah mencapai 14 juta orang.

Lantas, Bahlil mempertanyakan bagaimana bisa Risma tidak bisa menyalurkan bansos tersebut dari Kementerian Sosial yang dipimpinnya.

Padahal, kata dia, Risma bisa membagikan bansos tersebut secara mandiri.

"Gimana sih? bansos ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Sekarang pun jalan dan bansos itu 14 juta penerimanya masa nggak diajak jalan? Ibu Risma bisa bagi juga yang lain dong. Toh kementeriannya juga itu ada di Bu Risma," ucap Bahlil kepada wartawan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Bahlil mempertanyakan konteks Risma menyebut tidak dilibatkan bagi-bagi bansos dari pemerintah.

Padahal, tugas pokok Kemensos sudah pasti salah satunya pelibatan dalam pembagian bansos.

"Jadi yang bener aja, kan semua bansos ada di kementerian sosial ya. Kalau memang nggak dilibatkan dalam konteks apa? itu kan tugas pokok dia (Risma). Saya nggak yakin itu nggak dilibatkan," katanya.

Di sisi lain, Bahlil juga menjawab alasan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto turut dilibatkan dalam bagi-bagi bansos.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran bansos masih bagian program pemerintah.

"Coba bayangkan Menko dia bisa atur berkoordinasi. Yang penting programnya program pemerintah ya itu kan pembagian-pembagian tugas aja itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P.

PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Kritikan PDIP

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan, bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.

“Membagi bansos itu adalah hak rakyat dari negara. Bukan dari pejabat A, B, C,” jelasnya saat ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, pembagian bansos tidak serta merta menentukan pilihan politik masyarakat.

FX Rudy pun tidak mempermasalahkan hal ini.

“Rakyat itu diberi bansos pasti diterima namun di bilik siapa tahu. Ndak apa-apa,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan berkunjung ke Soloraya pekan ini.

Di antaranya Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri, dimana daerah ini dikenal sebagai kandang banteng.

Seperti telah diketahui, Presiden Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan dari mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI 2 periode.

Namun, kini putranya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo melawan partai yang membesarkannya.

“Saya hanya menyampaikan mengingatkan. Merasa sudah punya rumah sendiri keluar dari rumah dan rumahnya mau diobrak-obrak bukan sifat manusia,” ungkap FX Rudy.

Menjelang masa akhir kampanye kunjungan tersiar kabar pula bahwa Presiden Jokowi terkesan membuntuti jadwal kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Mengenai hal ini, FX Rudy berpendapat sah-sah saja.

“Pak Ganjar kan kampanye. Pak Presiden melaksanakan tugas saya positive thinking aja,” jelasnya.

Jokowi tak ikut kampanye

Presiden Jokowi memastikan tak ikut kampanye di Pilpres 2024.

Jokowi sudah memutuskan tahan diri tak terjun kampanye membantu Prabowo-Gibran.

Keputusan Jokowi tersebut setelah pernyataan soal presiden boleh kampanye dan memihak tuai pro kontra.

Berhari-hari ramai kritikan pedas dialamatkan ke orang nomor satu di Indonesia itu.

Hingga akhirnya Jokowi tampil ke publik beri penjelasan soal pernyataannya. (*)