Sindiran Keras Ganjar dan Anies Baswedan Usai Jokowi dan Prabowo Makan hingga Naik di Mobil RI 1

Kata Jokowi, ketika dirinya hanya berbicara ketentuan Undang-undang (UU) bahwa presiden boleh kampanye, itu saja sudah ramai menjadi sorotan.

"Wong ada pertanyaan, ya kan? Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja sudah ramai," ucap Jokowi.

Begitu pula ketika ditanya mengenai ajakan Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang juga putra bungsunya agar dirinya keliling daerah untuk berkampanye, Jokowi mengakui dirinya memang sudah beberapa kali diajak berkampanye.

Namun, hal tersebut masih diurungkan lantaran banyaknya protes dari masyarakat.

Jokowi mengungkit bahwasanya protes yang dimaksudkan adalah saat dirinya berbicara ketentuan UU bahwa Presiden boleh ikut kampanye di Pilpres.

"Oh iya, saya sudah diajak bolak balik, tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan Undang-undang saja, Undang-undang Pemilu saja sudah ramai ya," tuturnya.

Ganjar: Semakin Yakin Kemana Arah Dukungan Pak Jokowi

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal kemesraan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk satu meja menikmati bakso di sebuah warung pinggir jalan di Magelang Jawa Tengah.

Jokowi dan Prabowo singgah di warung usai keduanya meresmikan graha utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.

Terkait kebersamaan itu, Ganjar menilai, arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 tak perlu lagi dipertanyakan.

"Ya saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan pak Jokowi ke mana, dan buat kami makin bagus apalagi kalau ada statement terbuka sehingga nanti tidak ada intepretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg gitu ya, boleh saja," kata Ganjar, Senin (29/1/2024).

Hanya saja Ganjar menyoroti kebersamaan Jokowi dengan Prabowo yang merupakan calon presiden nomor urut 02.

"Ya kadang-kadang menjadi bias mana fakta mana regulasi, nanti pasti akan ada orang yg bertanya soal ini. Cuti kah saudara begitu.

Nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Makanya antara fakta dengan aturan kadang-kadang menjadi perdebatan," kata Ganjar.

Untuk itu Ganjar mendorong masyarakat untuk bersuara mendesak agar pejabat negara netral di Pemilu 2024.