Reaksi Ganjar Soal Danny Pomanto Tak Hadir saat Kampanye di Makassar, Singgung Dapat Tekanan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan reaksi atas tak hadirnya Wali Kota Makassar, Danny Pomanto saat kampanye di Makassar.

Ganjar Pranowo menyatakan, ia akan mengecek alasan absennya kepala daerah termasuk Danny Pomanto.

Ia ingin memastikan pakah disebabkan tekanan politik atau faktor lainnya.

Demikian disampaikan Ganjar Pranowo usai kampanye di UpperHills Convention Hall, Jl Metro Tj Bunga, Makassar, Selasa (30/1/2024) siang.

"Nanti saya cek ke wali kota tidak hadir, apakah karena tekanan ataukah yang lain. Tetapi beberapa (kepala daerah) yang lain sudah melaporkan ke saya dengan bahasa jangan kencang-kencang dukung 03, begitu bahasanya," kata Ganjar.

Menurutnya, persoalan ini datang setelah dirinya menerima laporan dari beberapa kepala daerah mendapat intimidasi dari kubu paslon capres-cawapres tertentu.

Baca juga: Survei Capres Litbang Kompas Terbaru di Jawa Timur: Prabowo 40 Persen, Ganjar dan Anies Beda Tipis

Ganjar mengungkapkan adanya tekanan politik untuk tidak terlalu vokal dalam mendukung salah satu kubu politik.

"Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menjaga netralitas dalam proses demokrasi. Jangan ada intervensi, jangan ganggu demokrasi kami akan menghancurkan harkat dan martabat sebagai negara demokratis," tegas Pranowo.

Meskipun demikian, Pranowo tidak membeberkan kubu paslon mana yang melakukan intimidasi.

Reaksi Ganjar Pranowo tersebut menunjukkan kekhawatiran atas situasi politik yang berkembang, sambil menekankan pentingnya netralitas dan kebebasan dalam proses demokrasi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas dalam demokrasi.

Ia meyakini bahwa TNI, Polri, dan ASN akan memastikan netralitas tersebut terjaga.

Di samping itu, Ganjar meminta agar prinsip netralitas tersebut tidak hanya dipegang sebagai pernyataan kosong.

Namun diimplementasikan dengan sungguh-sungguh, baik di level server maupun dalam tindakan nyata.

"ASN, aparat TNI-POLRI netral lah, peganglah itu baik-baik tambah di server atau ditekan peganglah itu bukan pada statement yang berikutnya tetapi yang itu," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akan menggelar kampanye akbar di Upperhills Makassar, hari ini, Selasa (30/1/2024).

Namun, kampanye tersebut akan berlangsung tanpa kehadiran Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang juga merupakan kader PDIP.

Danny Pomanto telah memastikan bahwa ia tidak dapat menghadiri kampanye Ganjar Pranowo. 

Alasan dari ketidakhadirannya Danny lantaran menjaga netralitas sebagai pejabat publik.

"Tidak hadir, pertama posisi beliau dalam menjaga netralitas sebagai pejabat negara," kata Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sulsel, Udin Malik Shaputra Malik kepada wartawan.

Selain itu, Udin Shaputra Malik juga menambahkan bahwa meskipun Danny Pomanto adalah kader partai, namun ia tetap menghormati aturan yang telah ditentukan. 

Salah satunya adalah pengajuan cuti, yang perlu diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu yang cukup. 

Namun, pemberitahuan acara kampanye dengan waktu yang sangat singkat membuat pengurusan cuti menjadi tidak mungkin.

Ketidakhadiran Danny Pomanto dalam kampanye Ganjar Pranowo menjadi sorotan karena potensi dukungan dari seorang pejabat tinggi dalam partai dapat memengaruhi dinamika politik lokal. 

Di samping itu, kampanye akbar Ganjar yang awalnya direncanakan di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, kini dipindahkan.

Sebab, bertepatan dengan kegiatan kampanye Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri langsung oleh putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Meskipun tanpa kehadiran Danny Pomanto dan bergeser tempat pelaksanaannya, Udin tetap optimis acara kampanye Ganjar Pranowo tetap berlangsung dengan semangat dan antusiasme tinggi dari ribuan pendukungnya. 

"Ketua-ketua parpol dan beberapa juru kampanye dari parpol pengusung (akan hadir siang ini)," tandasnya.

Ganjar Klaim Banyak Kepala Daerah Dapat Tekanan 

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan terkait intimidasi yang dialami oleh sejumlah kepala daerah menjelang Pilpres 2024. 

Dalam orasinya saat kampanye di UpperHills Convention Hall, Jl Metro Tj Bunga, Makassar, Selasa (30/1/2024) siang, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa banyak kepala daerah telah melapor kepadanya terkait tekanan untuk tidak bergerak. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini mengaku kepala daerah diwajibkan tidak berpihak ke paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Maka ingin saya sampaikan, sudah banyak yang melapor kepada saya, tidak boleh gerak, apalagi kepala daerah. Kamu tidak perlu gerak terlalu kuat untuk 03, maka apa saya sampaikan, apa katanya? Lawan," ujar Ganjar Pranowo di hadapan pendukungnya.

Ganjar kemudian menekankan bahwa cara terbaik untuk melawan intimidasi adalah dengan cara konstitusional.

Dia melanjutkan, intimidasi tersebut tidak akan membuatnya mundur, melainkan memperkuat tekadnya untuk melawan dengan cara yang konstitusional.

"Maka cara melawan kita adalah cara melawan secara konstitusional. Konstitusional adalah laporkan kalau ada penindasan, laporkan kalau ada menakut-nakuti," ungkap Ganjar Pranowo dengan tegas.

Dia juga menegaskan bahwa tim Ganjar-Mahfud telah menyiapkan sejumlah pengacara yang handal untuk menghadapi intimidasi tersebut.

"Saya tidak akan takut untuk itu," tambahnya, menegaskan bahwa dia tidak akan gentar dalam menghadapi tekanan politik yang bertujuan untuk mengintimidasi timnya.

Lebih lanjut, Ganjar menekankan pentingnya menjaga proses demokrasi yang sehat. 

"Biarkan demokrasi berjalan dengan baik, biarkan panggung politik ini diisi dengan kecerdasan-kecerdasan dan ide-idenya," ujarnya. 

Dia juga menyerukan agar masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara bebas dan adil.

"Dengan demikian, biarkan masyarakat menentukan pilihan, dan biarkan mereka melihat preferensinya dengan benar," tutup Ganjar Pranowo.

JK Ngaku Dapat Tekanan Usai Dukung Anies-Muhaimin 

Selain Ganjar Pranowo, Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku kerap mendapat intimidasi semenjak mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dikutip dari Kompas.com, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa meskipun intimidasi tidak secara langsung dialaminya, orang-orang di sekitarnya justru mendapat tekanan. 

Pejabat publik yang bertemu dengannya seringkali sulit mendapat waktu, karena khawatir akan dicopot dari jabatannya.

"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu," kata JK dalam program Gaspol. 

"Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi," tambahnya.

Tak hanya itu, JK juga mencatat adanya sosok misterius yang kerap memotret para pejabat yang bertemu dengannya.

Meskipun dia tidak membocorkan siapa yang dimaksud. 

Ia menilai intimidasi yang membuat pejabat khawatir sangat tidak adil.

Lebih lanjut, JK juga mengungkapkan bahwa ada yang mendapat intimidasi lewat kasus hukum setelah mendukung Anies Baswedan. 

Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi yang paling buruk karena tekanan tersebut.

Jusuf Kalla juga menyampaikan pandangannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dinilainya telah berubah, khususnya dalam hal keinginan berkuasa. (*)