Dulu Jokowi Berkali-kali Ingatkan Pentingnya Netralitas, Kini Sebut Presiden Bisa Berpihak ke Capres

TRIBUN-TIMUR.COM - Prnyataan Presiden Jokowi yang membolehkan menteri berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) hingga kini jadi sorotan.

Bahkan Jokowi juga menyampaikan,  presiden juga boleh kampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut berbanding terbalik saat masih fokus jadi Presiden.

Dulu, Jokowi berkali-kali ingatkan pentingnya netralitas ASN, TNI-Polri hingga penjabat kepala daerah.

Jokowi melarang apatarur negara agar tidak memihak.

Berikut ini Tribunnews.com rangkum saat Jokowi ingatkan netralitas di Pemilu 2024.

1. Jokowi Ingatkan TNI-Polri Netral

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespons pemindahan baliho pasangan Ganjar-Mahfud serta atribut partai PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar Bali, Senin 31 Oktober 2023.

Jokowi juga mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

2. Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengumpulkan para petugas KPU pusat dan daerah di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).