Zulhas Tanggapi Rencana Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, memberikan tanggapan terhadap rencana Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kabinet Presiden Jokowi.

Zulhas menegaskan bahwa keputusan untuk mundur adalah hak prerogatif Mahfud MD.

Zulhas juga menekankan bahwa proses pengunduran diri seorang menteri perlu dilakukan secara formal dengan mengajukan surat pengunduran diri.

"Haknya orang karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur saya mengajukan surat," kata Zulhas usai menghadiri konsolidasi internal PAN di Hotel Claro Makassar, Rabu (24/1/2024).

"Tetapi mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih," tambahnya.

Alasan Mahfud MD Mundur Menko Polhukam Kabinet Jokowi, Singgung Fasilitas Negara

Alasan Mahfud MD ingin mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan atau Menko Polhukam.

Mahfud MD sudah 4,5 tahun mendampingi Presiden Jokowi.

Kini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan ingin mundur.

Alasannya Mahfud MD tidak ingin menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politiknya sebagai calon wakil presiden atau cawapres.

Mahfud MD dipinang Ganjar Pranowo maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 ini.

Mereka melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan keamanan.

Hal itu disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024). 

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud.

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam.

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024)

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).(*)