Tim Hukum Nasional AMIN Sulsel Singgung Etika Jokowi, Zulhas Pasang Badan: Ini Jabatan Politik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Penasehat Hukum Nasional AMIN, Hamdan Zoelva memyoroti peryataan Presiden RI Joko Widodo.

Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, Presiden boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Hamdan menyesalkan seorang pemimpin negara mengeluarkan kalimat memihak di Pilpres 2024.

"Karena akan meninggalkan warisan yang tidak baik bagi generasi yang akan datang," katanya setelah deklarasi Tim Hukum AMIN Sulsel di Gedung Nasdem Building, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (24/1/24).

Memang benar, kata Hamdan, tak ada Undang-undang melarang presiden untuk berpihak kesalah satu pasangan.

Namun, kata Hamdan, ada prinsip etika sebagai landasan dan kekuatan berlakunya hukum.

"Yaitu bersumber dari sumpah jabatan presiden akan menaati undang-undang dasar dan seluruh peraturan dengan selurus-lurusnya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya," ungkapnya.

"Juga mengabdi kepada negara seadil-adilnya, selurus-lurusnya itu menjadi sangat penting," tambah dia.

Meskipun Presiden berpihak, kata Hamdan, akan menjadi catatan tersendiri bagi Tim Hukum Nasional AMIN dan Timnas AMIN.

"Dalam rangka nanti kalau ternyata hasil Pemilu ini dari proses pelanggaran, kecurangan, maka bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilu," ujarnya.

Oleh karena itu, Tim Hukum Nasional AMIN berharap agar Pemilu kali ini dilaksanakan dengan cara bersih dan transparansi.

Bahkan, sekecil-kecilnya pelanggaran disetiap pasangan calon presiden (capres) harus diawasi semua pihak.

"Kami berharap untuk sama-sama menyelenggarakan Pemilu ini dengan jujur dan adil. Karena kita akan membangun sebuah pemerintahan yang kuat," jelasnya.

"Jadi jika dari awal diniatkan dengan cara curang, hasilnya juga akan tidak baik bagi bangsa dan negara," tambah Hamdan.

Zulhas pasang badan