Pj Gubernur Bahtiar Bela Sekda Takalar, Sebut Hasbi Tak Arahkan ASN Dukung Capres Tertentu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muhammad Hasbi terus menjadi perbicangan.

Pasalnya, Muhammad Hasbi dinilai sudah  mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung salah satu calon presiden (Capres).

Apalagi ucapan tersebut disampaikan dalam forum formal pemerintahan di Takalar.

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin pun angkat suara terkait dugaan pelanggaran netralitas tersebut.

Bahtiar mengaku sudah menjalin koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu. Biarlah itu diselesaikan mekanisme Bawaslu," jelas Pj Gubernur Bahtiar, Rabu (17/1/2024).

Pj Gubernur Bahtiar mengaku sudah menonton rekaman viral tersebut.

Dirinya melihat Muh Hasbi tidak bermaksud untuk mengarahkan dukungan capres.

"Kalau kita lihat secara umum, saya sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Ya, tidak ada maksud. Tidak ada maksud untuk mengarahkan," lanjutnya.

Bahtiar menilai rekaman tersebut belum bisa disimpulkan sepenuhnya.

Sebab, rekaman viral ini berupa potongan video.

Dirinya pun menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu maupun Gakkumdu.

Terpenting persoalan netralitas ASN ini menurutnya perlu diselesaikan dengan hukum pemilu.

"Ya, itu biarlah diselesaikan dengan hukum Pemilu. Kan sudah ada aturannya itu. Dan bukan wilayah saya.

Tapi itu wilayahnya Pemilu. Kita percayakan sepenuhnya kepada Bawaslu," ujar Bahtiar.

"Di Bawaslu itukan ada Gakkumdu. Akan melihat konteks dan kontennya seperti apa secara utuh dan lengkap," lanjutnya.

Sebelumnya, Muh Hasbi sudah dilaporkan ke Bawaslu.

Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar - Mahfud melayangkan laporan ke Bawaslu pada Rabu (17/1/2024).

TPD Anies - Muhaimin di Sulsel juga sebelumnya melaporkan Muh Hasbi pada Selasa (16/1/2024).

Kini, Bawaslu terus didesak untuk menerapkan proses penyelidikan terhadap ucapan Muh Hasbi. 

TPD Ganjar-Mahfud MD

Ucapan Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muh Hasbi berbuntut panjang.

Kali ini, Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud ikut melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel.

Muhammad Hasbi dilaporkan terkait dugaan kampanye terselubung Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan surat yang diterima Tribun-Timur.com, Laporan ini dilayangkan tertanggal Rabu (17/1/2024).

Ketua TPD Ganjar-Mahfud di Sulsel dr Udin Shaputra Malik mengaku tindakan tersebut melanggar aturan netralitas ASN.

Pasalnya, Muhammad Hasbi dinilai sudah  mengarahkan ASN untuk mendukung salah satu calon presiden (Capres).

Apalagi ucapan tersebut disampaikan dalam forum formal pemerintahan di Takalar.

"Kita menilai, itu adalah setitik puncak dari gunung es pelanggaran netralitas yg kemungkinan bisa terjadi atau sengaja dilakukan," jelas dr Udin Shaputra kepada Tribun-Timur.com.

"Sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menindak bentuk pelanggaran," lanjutnya.

Laporan TPD Ganjar-Mahfud ini menyusul laporan dari TPD Anies-Muhaimin Sulsel.

TPD Amin melaporkan Sekda Takalar Muh Hasbi pada Selasa (16/1/2024).

Sementara itu, Muh Hasbi angkat bicara soal videonya viral diduga kampanyekan cawapres Gibran.

Muh Hasbi membantah terkait dirinya dituding mengkampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres.

"Pada terjadi pada tanggal 10 Januari saya menghadiri rembuk guru tingkat kabupaten Takalar. Di mana seluruh guru PNS dan PPPK hadir di situ. Ada beberapa diundang termasuk ketua DPRD, yang mengundang dinas pendidikan," katanya kepada wartawan, Senin (15/1/2024).

Dia mengaku, video beredar telah dipotong-potong.

Pada kesempatan tersebut, ada momen tanya jawab bagaiamana nasib PPPK dan tenaga honor ke depannya karena mereka berharap diangkat.

"Sementara menurut data kami masih ada ratusan guru yang belum terangkat PPPK, oleh karena itu kami menyampaikan bahwa soal ini kami menganggap kemampuan daerah minim mengangkat PPPK," katanya

"Maka kami menyampaikan mohon bersabar nanti akan ada kelanjutan pengangkatan cpns sesuai dengan kutipan bapak presiden jokowi di media sosial diumumkan secara resmi bahwa akan dilanjutkan pengangkatan cpns jutaan formasi," sambungnya.

Hasbi mengaku dirinya tidak mengajak untuk memilih salah satu paslon tertentu. Termasuk menyebut nomor angka.

Relawan Garda AMIN Takalar Minta Bawaslu Segera Tindak Pelanggaran Sekda Takalar

Relawan Anies-Muhaimin (AMIN) tergabung di Garda AMIN Takalar menyayangkan tindakan adanya negara (ASN) tidak berlaku netral.

Garda AMIN mendesak Bawaslu Takalar segera memproses pemanggilan kepada ASN tersebut.

Sebelumnya, video berdurasi 1 menit yang viral di media sosial, Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muh Hasbi membahas peluang anak Jokowi menang di depan guru-guru.

Kejadian tersebut terjadi di Museum Daerah Balla Lompoa Kabupaten Takalar, Rabu (10/1/2024).

Ketua Garda AMIN Takalar Abdullah Hasan sangat menyesalkan tindakan Sekda Takalar.

"Ini tidak boleh dibiarkan, kami desak Bawaslu Kabupaten Takalar untuk segera memanggil pejabat tersebut untuk dimintai klarifikasi," katanya, Senin (15/1/24).

Ia mengaku, sudah menghubungi Ketua Bawaslu Talalar melalui pesan WhatsApp.

"Beliau berjanji akan segera menindak lanjuti, ini adalah sebuah pelanggaran berat pemilu," ungkapnya.

"Kalau tidak ditindak lanjuti maka sama saja Bawaslu membiarkan kabupaten Takalar ini tidak damai," tambah dia.

Menurutnya, pemilihan presiden (pilpres) saat ini sudah berjalan dengan aman dan kondusif.

Jangansampai karena hal tersebut memancing amarah dari rakyat Takalar nantinya.

"Ini tidak boleh dibiarkan karena bisa memancing amarah masyarakat," jelasnya.

ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (*)