Ketua Bawaslu Sulsel: Tana Toraja Paling Rawan Politik Uang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam konteks peristiwa politik uang, Kabupaten Tana Toraja menjadi sorotan utama meski tidak masuk dalam siaga Indeks Kerawanan Pemilu. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang menyoroti kecenderungan signifikan politik uang di Tana Toraja.

"Ketika terjadi peristiwa politik uang, sebenarnya ada satu daerah yang dianggap cukup besar ketika kita berbicara soal geopolitik dan aspek peristiwa historis data, Tana Toraja masuk daerah yang sangat tinggi politik uangnya," kata Mardiana Rusli.

Penegasan itu disampaikan dalam 'Forum Deklarasi dan Dialog Publik' yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel di Hotel Remcy Panakkukang, Makassar, Minggu (14/1/2024) kemarin.

"Tetapi Tana Toraja memang tidak masuk dalam siaga indeks kerawanan," lanjutnya.

Mardiana menekankan bahwa meski Tana Toraja tidak masuk dalam kategori siaga Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Namun, tindakan pencegahan dan pengawasan tetap diperlukan.

Dari Analisis Bawaslu Sulsel menunjukkan bahwa geopolitik dan aspek historis data memperlihatkan tingginya praktik politik uang di wilayah ini.

Sehingga, langkah-langkah konkret diambil untuk menjaga integritas pemilu di daerah ini dan mengatasi potensi risiko politik uang yang dapat memengaruhi proses demokrasi.

Lebih jauh, dalam rumusan struktural dari Bawaslu RI, Sulsel kini dianggap berada pada kategori rendah IKP.

Namun Mardiana Rusli menekankan pentingnya tetap waspada. 

Fakta-fakta dari pemilu masa lampau menjadi ujian, dan peristiwa klasik seperti politik uang dapat berulang.

Beberapa daerah di Sulsel, termasuk Bulukumba, Parepare, Jeneponto, dan Makassar, diidentifikasi sebagai fokus pengawasan. 

Tindakan pencegahan menjadi kunci dalam pengawasan, terutama ketika terjadi politik uang.(*)