Persiapan Mahfud MD Lawan Muhaimin Iskandar dan Gibran di Debat Diungkap di Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Debat jilid empat bakal digelar pada Minggu (21/1/2024).

Debat keempat ini menampilkan adu gagasan para Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Temanya energi, Sumber Daya Alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. 

Jelang debat ke empat, Cawapres nomor 3 Mahfud MD mengungkap persiapan-persiapannya.

"Persiapan debat kayak gini (diskusi di kampus)," kata Mahfud usai bincang-bincang dengan sivitas akademika Unhas, Sabtu (13/1/2024).

Dirinya mengaku tak melakukan persiapan khusus.

Mahfud lebih memilih blusukan dengan interaksi langsung.

Mulai dari masyarakat maupun insan cedekiawan.

"Nanti kalau saya siap ini, ditanyakan lain. Jadi kayak gini saja," katanya.

Mahfud juga diskusi dengan pemerhati lingkungan.

Termasuk masyarakat adat di daerah-daerah.

Diketahui debat Cawapres lalu, pengamat menilai performa para paslon begitu baik.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Ali Armunanto bahkan menilai debat kedua antara Cawapres lebih baik dibandingkan debat capres.

Ketiga Cawapres, kata Ali, memperlihatkan kapasitas mereka masing-masing dalam menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh lawan-lawannya.

Sehingga dengan hal tersebut mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pemilih untuk menentukan sikap mereka.

"Misalnya pak Mahfud dengan kapasitasnya sebagai menteri dan profesor hukum, Gibran dengan pengetahuan ciri khas milenial dan Cak Imin dengan pengetahuan sebagai mantan menteri yang kritis itu semua kelihatan semalam," jelasnya.

Performa seperti ini menurutnya patut ditunggu saat debat jilid keempat.

Persoalan hukum Indonesia

Di hadapan sivitas akademika Unhas, Mahfud banyak menyuarakan persoalan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum menurutnya masih lemah akibat permainan kalangan atas sendiri.

"Pelanggaran hukum kita di atas, antar pejabat dan pengusaha hitam itu kolusi untuk main-main proyek," jelas Mahfud MD.

"Di daerah-daerah ada mafia tambang yang di back-up oleh aparat. Mafia penjahat. Rakyat kecil itu haknya dirampas," lanjutnya.

Mahfud mencontohkan banyaknya tanah masyarakat yang direbut pengembang.

Namun, hal ini diabaikan sehingga membuat masyarakat lebih tertindas.

Penegakan hukum ke kalangan atas menjadi prioritasnya.

Sementara untuk masyarakat, perlindungan hukum akan di terapkan dengan adil.

"Saya katakan penegakan hukum itu ke atas. Harus penegakan hukum secara tegas. Sementara kebawah adalah perlindungan untuk kaum lemah," jelas Mahfud MD. 
Menurutnya, ketegasan hukum bagi kalangan atas bisa dilakukan dengan satu syarat.

"Bisa asal presidennya mau. Itu kan semua ada di presiden," tegasnya.

Sebagai sosok Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menggunakan pendekatan hukum kuat untuk menjalankan tata negara.

Dirinya ingin hukum yang tegas menjadi landasan perekonomian kuat.

Hal inilah yang dijadikan visi Ganjar - Mahfud kemudian diperkenalkan di Unhas.

"Kalau saya diminta, jawabannya adalah menjadikan hukum sebagai panglima kesejahteraan rakyat," tutupnya.

Sebagai Panelis ada 3 Guru besar Unhas yakni Prof Marzuki DEA, Prof Tasrief Surungan dan Prof Amran Razak. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz