Sosok Andi Tenri Abeng Salangketo Caleg Gerindra Bikin Pj Bupati Bone Terancam Sanksi Berat KASN

Tuduhan terhadapnya mencakup dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu setelah dugaan terlibat dalam kampanye anaknya untuk Pemilihan Umum 2024. 

Dalam video berdurasi 48 detik viral di media sosial, Andi Islamuddin terang-terangan mengajak sejumlah kepala desa memenangkan anaknya, Andi Tenri Abeng Salangketo.

Andi Tenri Abeng Salangketo tercatat sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sulsel Dapil VII menghimpun pemilih Kabupaten Bone.

Komisioner Bawaslu Sulsel Divisi Hukum dan Diklat, Andarias Duma menyebutkan, Andi Islamuddin telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Andi Islamuddin dianggap melanggar etika dan netralitas ASN.

Andi Islamuddin diduga menggunakan posisi jabatannya untuk mendukung kampanye politik anaknya.

Hal ini dianggap bisa merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Alasan dilaporkan ke pihak KASN atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu tidak menemukan bukti pelanggaran tindak pidana pemilu.

"Jadi proses penanganannya itu sudah dilakukan dan dugaan tindak pidana pemilu-nya itu tidak mengenai unsur. Dan hanya dugaan pelanggaran netralitas ASN," kata Andarias Duma kepada Tribun-Timur, Kamis (4/1/2024).

"Bawaslu Bone sudah teruskan ke KASN dan kementerian yang bersangkutan. Nah itu sudah diteruskan ke KASN," tandasnya.

Dengan demikian, Andarias Duma menegaskan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi pidana pemilu, sebab tidak ada unsur pelanggaran.

Hanya saja Bawaslu menganggap Andi Islamuddin melanggar undang-undang netralitas ASN.

"Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu sudah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan ke KASN. Nanti KASN yang menjatuhkan apakah itu terbukti atau tidak," tandasnya.

Dengan laporan dilayangkan Bawaslu ke KASN, proses hukum dinilai dapat memiliki dampak signifikan terhadap karier Andi Islamuddin serta menarik perhatian publik terhadap etika dan integritas dalam birokrasi.