Idham Khalid: Pertumbuhan Ekonomi Dinikmati Oligarki

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) Idham Khalid mengatakan pertumbuhan ekonomi dinikmati oligarki.

Demikian disampaikan pada Forum Dosen Tribun Timur bekerjasama dengan ICMI Sulsel.

Forum Dosen ini membahas tema Refleksi 2023 dan Outlook 2024 dengan pertanyaan besar Ke Mana Arah Indonesia?

Dalam Forum Dosen kali ini ada beberapa narasumber yang dihadirkan.

Yakni, Pemimpin Umum Tribun Timur Andi Suruji, Ketua ICMI Sulsel Prof Arismunandar, Koordinator Forum Dosen Suryadi Adi Culla, Pengamat Ekonomi Prof Muin Fahmal.

Pengamat Psikologi Politik, Dr Basri Tenteng, Dosen Unismuh, Idham Khalid, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Sulsel, Syaiful Kasim.

Idham Khalid menerangkan, pertumbuhan ekonomi kecil itu juga dinikmati hanya kelompok kecil saja.

Baca juga: Refleksi Hukum Merosot Politisi Berkuasa, Prof Muin Fahmal: Seleksi Ketat untuk 2024

Para pengusaha atau oligarki lebih tepatnya menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga aliran ekonomi tidak merembes ke masyarakat bawah.

Ini satu persoalan masih melilit sistem ekonomi Indonesia.

“Jadi pertumbuhan sekian persen tidak menetes ke bawah tapi dinikmati sendiri oleh oligarki,” katanya di studio tribun timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Rabu (27/12/2023).

Ia melihat Pemilu ini bagian dari perebutan APBN.

Siapa menang dalam Pemilu, kelompok tersebut akan menguasai APBN nantinya.

Persoalan ini semakin komplit karena masyarakat tidak mendapatkan imbas positif dari hal itu.

Ada istilah kekayaan negara yang dipisahkan.

Istilah ini menerangkan sumber daya alam Indonesia seperti tambang dan minyak, hasilnya tidak menyentuh masyarakat.

Baca juga: Syaiful Kasim: Menakar Demokrasi di 2024 Mampukah yang Kalah Bertahan?

“Peristiwa Pemilu ini perebutan pengelolaan APBN, para elit berusaha memenangkan pemilu tujuannya dia berkuasa mengelola APBN, dari sini APBN itu berpihak kepada pemenang Pemilu dan kelompoknya,” jelas dosen Unismuh itu.

“Kita tidak habis pikir ada istilahnya hasil kekayaan negara yang dipisahkan, ada tambang nikel dan sebagainya. Ini sebenarnya siapa yang nikmati. Artinya APBN kita tidak berpihak kepada masyarakat,” terangnya.

Kemudian beranjak ke soal Pemilu 2024.

Ia menilai, Pemilu hadir untuk menyelesaikan masalah.

Namun ketika proses Pemilu sudah cacat sejak dini.

Hal itu mencederai demokrasi serta membuat buram masa depan bangsa.

“Idealnya memang politik itu menyelesaikan apa yang kita alami kalau itu berjalan dengan natural, kalau itu sesuai prosedur,” sebut Idham Khalid.

“Kalau dari awal sudah cacat, kita tidak bisa membayangkan hasilnya nanti akan lebih rumit lagi,” pungkasnya. (*)