Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

PDIP Sulsel Sebut Mahfud MD Tampil Tanpa Cela di Debat Cawapres

Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin memberikan catatan penting dalam debat Cawapres.

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Ari Maryadi
Faqih/Tribun Timur
Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) tersaji di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023) malam.

Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel, Iqbal Arifin memberikan catatan penting dalam debat Cawapres.

Secara umum, Iqbal menilai debat berlangsung tidak semenarik saat debat calon presiden pada 12 Desember lalu.

Kendati demikian, Iqbal mencatat sesi tanya jawab antara pasangan calon menyita perhatiannya.

Khususnya saat calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar bertanya kepada calon nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Cak Imin bertanya kepada Gibran tentang tips agar bisa berhasil dalam membangun Kota Solo.

Iqbal menyoroti saat Gibran menyebut nama Gubernur Jawa Tengah kala itu, Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo dikatalan Gibran punya peran besar dalam pembangunan dan kemajuan Kota Solo.

"Pak Ganjar diakui oleh Gibran telah memberikan ruang yang besar dalam 'keberhasilan' memimpin Solo. Jadi peran serta Pak Ganjar dalam memajukan Solo sesungguhnya diakui Gibran dan punya andil yang cukup besar," kata Iqbal kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).

Khusus penampilan Prof Mahfud, Iqbal menilai jagoannya tampil tanpa cela.

Prof Mahfud diakui mampu menguasai tema debat dengan apik lalu menjelaskan secara detail sesuai dengan visi-misi pasangan calon nomor urut 3.

Khususnya niat Ganjar-Mahfud menaikkan perekonomian Indonesia menjadi 7 persen dan menciptakan 17 juta lapangan pekerjaan baru.

"Ada tiga hal yang menjadi turunan dan keinginan tersebut. Pertama, bagaimana Indonesia sehat. Kemudian, bagaimana Indonesia berdaya. Ketiga, bagaimana Indonesia terampil," kata Iqbal.

Sehat dimaksud Ganjar-Mahfud dengan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lalu, pemberdayaan terkait digitalisasi dalam peningkatan ekonomi mesti mendapat kepastian hukum dan regulasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved