Protes Seleksi PPPK, Petugas Damkar Bone: Honorer 600 Nilainya Tidak Lulus Tapi Nilai 300 Diluluskan

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Bone, memprotes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Satgas Damkar, Aan mengatakan, proses seleksi PPPK melabrak aturan.

"Sudah jelas ini melabrak aturan, mental panselda rusak dan kami dizolimi," ujar Aan saat menyampaikan aspirasi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (21/12/2023). 

Sementara Satgas Damkar Wahyudi mengatakan, hasil pertemuan antara tenaga honorer dengan Pj Bupati Bone Andi Islamuddin tidak sesuai dengan kesepakatan bersama.

Saat itu, mereka dijanjikan penentuan kelulusan berdasarkan nilai tertinggi.

Tak hanya itu, tidak ada yang diprioritaskan K2 atau Satgas Damkar.

"Justru malah sebaliknya. Ada teman Damkar yang nilainya sampai 600 tapi tidak lulus," ujar Wahyudi.

Sementara tenaga honorer K2 yang nilainya hanya 300 diluluskan.

"Jadi buat apa ada seleksi," tambah Wahyudi.

Petugas Damkar juga mempertanyakan dasar 20 honorer K2 diluluskan.

Sementara notabenenya bukan dari instansi Damkar. 

"Ini sudah tidak jelas, tidak relevan dibidang kerjanya, malah diterima," sambung Wahyudi 

Plh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone Andi Tenriawaru mengatakan, penentuan kelulusan bukan wewenang BKSDM.

Tetapi ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Kami BKPSDM cuma menerima lampiran dan itu sudah diumumkan," lanjut Andi Tenriawaru.