ARAMT Desak Bupati Bulukumba Ambil Alih Lahan Lonsum dan Perhatikan Nelayan Kecil
Aliansi Rakyat Anti Monopoli Tanah (ARAMT) tuntut Pemkab Bulukumba ambil alih lahan Lonsum dan bantu nelayan kecil yang terancam mata pencaharian.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Puluhan warga tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Monopoli Tanah (ARAMT) Bulukumba aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bulukumba, Jl Jenderal Sudirman, Rabu (24/9/2025).
Usai aksi, mereka diterima langsung oleh Bupati Bulukumba, A Muchtar Ali Yusuf, di Tribun Lapangan Pemuda.
Dalam aksinya, ARAMT menyampaikan sejumlah tuntutan.
Salah satunya mendesak Pemkab Bulukumba mengambil alih lahan negara yang saat ini dikuasai PT London Sumatera (Lonsum).
PT Lonsum adalah perusahaan agroindustri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan teh.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1906 dan berkantor pusat di Jakarta.
“Kami desak Pemkab Bulukumba ambil alih lahan pemerintah yang dikuasai PT Lonsum. Jangan lagi perpanjang izin hak guna usahanya,” ujar juru bicara ARAMT, Rudi Tahas.
Ia menilai keberadaan perusahaan karet tersebut belum memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ARAMT juga meminta perhatian terhadap nasib nelayan kecil di Bulukumba terancam mata pencahariannya.
“Nelayan tradisional kita kalah bersaing dengan nelayan luar yang punya alat modern. Kami minta pemerintah bantu nelayan kecil,” tambah Rudi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati A Muchtar Ali Yusuf menyatakan sepakat dengan aspirasi warga.
Namun ia menjelaskan bahwa izin penggunaan lahan bukan kewenangan Pemkab, melainkan pemerintah pusat.
“Saya setuju dengan keinginan warga, tapi izin lahan itu bukan kami yang keluarkan,” kata Andi Utta, sapaan akrabnya.
Ia menyebut Pemkab tengah mencari solusi agar bisa bekerja sama dengan PT Lonsum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
Salah satunya dengan merancang arena sirkuit motor kross di lahan tersebut.
Jika berfungsi, sirkuit itu diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Masih banyak jalan belum dibangun karena keterbatasan anggaran dari pusat,” tutupnya. (*)
Laporan Jurnalis TribunBulukumba.com, Samba Sambahrii
| Golkar Sulsel Tak Kunjung Musda, Pengamat Sebut Muhidin Harus Jadi Mediator DPP dan DPD II |
|
|---|
| Prof Sukri Tamma: Jangan Sampai Golkar Sulsel Pecah Lagi hingga Kembali Kalah Pemilu Gegara DPP |
|
|---|
| PMSM Sulsel Angkat Peran Coaching dalam Membangun Pemimpin Adaptif dan Berdaya |
|
|---|
| Kampung Redam Hadir di Bone, Kemenham Sulsel Dorong Rekonsiliasi dan Cegah Konflik Sosial |
|
|---|
| 'Warisan' Nurdin Abdullah, Rest Area Michino Eki Jadi Tempat Nge-thrift dan Area Perkelahian Remaja |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/202509-24-DEMO-WARGA-BULUKUMBA.jpg)