KPU Sulsel Bolehkan Caleg Pasang APK Billboard di Jalan Protokol, Alasannya Tak Ganggu Keindahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel membolehkan calon legislatif (caleg), calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk memasang alat peraga kampanye (APK) jenis billboard di area jalan protokol. 

Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengatur soal larangan memasang alat peraga kampanye (APK) di area-area tertentu, termasuk jalan protokol dan jalan bebas hambatan.

Namun, KPU melonggarkan para kontestan Pemilu 2024 bila memasang APK billboard.

Beberapa waktu lalu juga sempat menjadi pembahasan di ranah Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam forum Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, dihadiri Bawaslu, kepolisian, kejaksaan hingga KPU Sulsel.

"Kemarin di forumnya Gakkumdu, Bawaslu dan KPU juga hadir. (Soal pemasangan APK di billboard) itu ditafsir karena itu berbayar (pajak) dan komersial," kata Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (20/12/2023).

"Jadi billboard bukan daripada yang diterbitkan karena ada norma bahwa kalau itu terpasang oleh pribadi dan mendapat izin dari pemerintah, itu tidak masalah. Sekalipun berada di ruas protokol," lanjutnya.

Hasbullah menegaskan, billboard sama sekali tidak mengganggu keindahan kota.

"Namun, kami pada prinsipnya apapun yang menjadi rekomendasi Bawaslu, kalau Bawaslu merekomendasikan bahwa itu melanggar, tentu kita eksekusi itu dan kita akan sampaikan pada partai politik," tandasnya.

Di Kota Makassar, APK berupa baliho dan spanduk calon legislatif hingga calon presiden dan wakil presiden masih terpasang di ruas-ruas jalan nasional.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah mengumumkan titik jalan yang dilarang memasang APK.

Antara lain di Jl Jenderal Sudirman, Jl Jenderal Ahmad Yani, Jl Penghibur.

Selanjutnya Jl Haji Bau, Jl Somba Opu, Jl Pasar Ikan, Jl Ujung Pandang, Jl Balaikota.

Baca juga: KPU Makassar Geram Lihat Bawaslu Tak Mampu Tertibkan APK Caleg, Komisioner Dinilai Tak Paham PKPU

Lalu Jalan Gunung Bawakaraeng, Jl Dr Sam Ratulangi, Jl Urip Sumiharjo dan Jl Andi Pangeran Pettarani.

Hanya saja, dua hari pasca dimulainya masa kampanye, sejumlah APK masih terpasang kokoh di beberapa titik larangan tersebut.

Di Jl AP Pettarani misalnya, baliho raksasa milik caleg DPRD Makassar asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Melani Mustari belum diturunkan.

Diketahui baliho itu sudah terpasang beberapa bulan sebelumnya, jauh sebelum tahapan kampanye dimulai.

Baliho tersebut sangat kontras, menarik perhatian pengguna jalan jika melintas di Jl AP Pettarani.

Di spanduk itu, mantan politisi Golkar ini menggunakan almamater hijau dan hijab berwarna putih. 

Nomor urut caleg DPRD Makassar ini juga ditonjolkan.

Melani juga memasang gambar Ketua PPP Sulsel, Imam Fauzan di belakang fotonya.

Identitas Imam Fauzan sebagai Caleg DPR RI Dapil 8 juga tertulis detail.

Baca juga: KPU Makassar Geram Lihat Bawaslu Tak Mampu Tertibkan APK Caleg, Komisioner Dinilai Tak Paham PKPU

Selanjutnya, di samping baliho raksasa milik Melani Mustari, juga terpasang baliho lainnya.

Baliho tersebut milik Caleg DPR RI Dapil Sulsel I asal Gerindra, Azikin Solthan.

Masih di Jl AP Pettarani, baliho milik caleg DPRD Sulsel Rezki Mulfiati Lutfi juga menarik perhatian.

Pantauan Tribun-Timur.com, ada dua baliho besarnya yang terpasang di sepanjang Jl AP Pettarani.

Selain itu, beberapa baliho dan spanduk caleg lainnya juga masih betah bertengger di jalan-jalan protokol.

Seperti baliho milik Amirul Yamin IAS di Jl AP Pettarani, hingga baliho capres-cawapres.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Erlan Saputra