Mengenal 11 Panelis Debat Capres Malam Ini, Pakar Ilmu Politik hingga Hukum Tata Negara

TRIBUN-TIMUR.COM - Mengenal 11 sosok panelis debat capres-cawapres. Mereka memiliki keahlian ilmu beda-beda.

Panelis tersebut akan hadir dalam debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Agenda debat pertama pertemukan para capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

11 panelis merupakan ahli dan akademis yang telah menjalani karantina sejak Minggu (10/12/2023) lalu.

Selama karantina, 11 panelis bekerja sama untuk menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada tiga capres.

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemerintahan, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Berikut Tribunnews.com rangkum profil 11 panelis debat perdana Pilpres 2024:

1. Pakar Ilmu Politik UGM, Mada Sukmajati

Mada Sukmajati merupakan pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dikutip dari laman resmi UGM, Mada Sukmajati lahir di Madiun, 25 April 1976.

Ia merupakan dosen tetap sekaligus Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM.

Mada menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 1999, kemudian meraih gelar Master of Public Policy dari National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang, pada 2004.

Sedangkan gelar S3 diperolehnya di Heidelberg University di Jerman pada 2011.

Mada aktif dalam berbagai macam riset lokal maupun kerjasama dengan pihak asing.

Selain itu, Mada pernah menjadi Ketua Tim Panitia Seleksi Anggota Panwas Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Walikota Yogyakarta dan Buapati Kulon Progo, 2017 lalu.

2. Pakar Ilmu Politik Undana, Rudi Rohi

Rudi Rohi merupakan ahli politik dari Univeritas Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jembrana Yogyakarta pada 2004 dan berhasil meraih gelar S2 di Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta pada 2007.

Rudi Rohi kemudian mendapat gelar S3 di Fisipol UGM pada 2021.

3. Ahli Hukum Tata Negara Undip Undip, Lita Tyesta ALW

Lita Tyesta Aldy Listya Wardhani atau Lita Tyesta ALW adalah seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Ia lahir di Purwokerto, 26 September 1960.

Pada 6 September 2023, Lita Tyesta dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Undip.

Lita Tyesta diketahui pernah beberapa kali mengikuti konferensi internasional, di antaranya Beginner Voters Participation on 2019 AMCA Conference di Brunei Darussalam.

Ia juga aktif menulis jurnal.

4. Pakar Hukum Universitas Unand, Khairul Fahmi

Khairul Fahmi lahir di Lubur Aur, 20 September 1981.

Saat ini, Khairul Fahmi merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Ia meraih gelar S1 di Fakultas Hukum Unand pada 2004 lalu.

Khairul Fahmi kemudian melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana di universitas yang sama dan lulus pada 2010.

Selain menjadi dosen, Khairul Fahmi juga menjadi advokat sejak 2008 hingga sekarang.

Ia juga pernah menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam pada 2007-2008.

Khairul Fahmi aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan, satu di antaranya menjadi anggota Majelis Wilayah Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat sejak 2008 hingga saat ini.

5. Pakar Hukum Tata UNS, Agus Riewanto

Agus Riewanto ditetapkan sebagai satu di antara 11 panelis debat perdana Pilpres 2024.

Ia merupakan dosen Fakultas Hukum Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum, Magister (S2) Ilmu Hukum, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNS.

Pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah, ini diamanahi sebagai Anggota Senat Akademik FH UNS sejak 2018 hingga sekarang.

Selain itu, Agus Riewanto juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS.

Agus turut menjadi Tim Ahli Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) (2017-sekarang).

Selain itu, ia mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Hukum DPRD Kabupaten Sragen (2019-sekarang).

6. Pakar Tata Hukum Negara UNPAD Susi Dwi Harijanti

Susi Dwi Harijanti lahir di Malang, 16 Januari 1966.

Ia merupakan lulusan S1 Jurusan Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) pada 1990.

Susi kemudian melanjutkan studi Magister di Universitas Melbourne, Australia, dan lulus pada 1998.

Gelar Doktor diperolehnya di universitas yang sama pada 2011.

Saat ini, Susi menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sejak 1993.

7. Guru Besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono

Dilansir dari laman resmi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono lahir di Sidoarjo, 23 Juni 1982.

Pria 41 tahun itu saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ia juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Selain itu, Bayu juga dipercaya menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI.

Di usianya ke-40 tahun, Bayu dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Perundang-undangan termuda di Indonesia.

Orasi guru besarnya berjudul 'Pembaharuan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Kelembagaan'

8. Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga, Phil Al Makin

Nama Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. turut masuk dalam 11 panelis debat perdana Pilpres 2024.

Phil Al Makin merupakan Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikaran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia saat ini menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024.

Phil Al Makin lahir di Bojonegoro, 12 September 1972.

Pria yang akrab disapa Al Makin itu tercatat sebagai Ketua Editor Jurnal Internasional Al-Jami'ah (2011-2020) dan Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sunan Kalijaga (2016-2020).

Ia juga menjadi satu di antara pendiri portal jurnal Kementerian Agama Moraref (Referensi Kementerian Agama).

Al Makin juga asesor akreditasi jurnal nasional Sinta, seperti dikutip dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia.

Gelar S1 diraihnya di IAIN Sunan Kalijaga pada 1996. Ia kemudina melanjutkan pendidikna dan meraih gelar Magister di Universitas McGill, Kanada.

Al Makin mendapat gelar doktoral dari Ruprecht-Karls-Universitat di Heidelberg, Jerman dan magister dari McGill University Kanada.

9. Mantan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik

Ketua Komnas HAM periode 2017-2020, Ahmad Taufan Damanik lahir di Pematang Siantar, 29 Juni 1965.

Ahmad Taufan Damanik mengawali kariernya sebagai dosen.

Selain dosen, Ahmad Taufan Damanik merupakan Anggota Dewan Pengawas, PDAM Tirtanadi tahun 2013-saat ini.

Ahmad Taufan Damanik pun dipercaya sebagai Vice Chair, Indonesia Representative For Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC), Tahun 2010-2013.

Dia lalu menjadi member Indonesia Representative for Child Rights, The ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children (ACWC) pada tahun 2013 hingga 2016.

Pun Ahmad Taufan Damanik pernah menjadi Anggota Dewan Riset Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut, Tahun 2013-2016.

10. UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto

Dikutip dari laman resmi UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menjabat sebagai Lektor Kepala 700 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gun Gun Heryanto merupakan dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, tepatnya untuk Jurusan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Ia meraih gelar S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Gelar S2 diraihnya di Universitas Indonesia (UI) dan gelar Doktor di Universitas Padjajaran pada 2023 ini.

Gun Gun pernah menjadi tim pakar dan penelis Debat Kandidat Pilkada DKI pada 2017-2018.

Ia juga sempat menjadi dewan juri Anugerah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2018-2019).

11. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi

Wawas Mas'udi merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada masa bakti 2021-2026.

Gelar S1 diraihnya di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 2000.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Department of Political Science and Management, Study if Management, Agder University College, Norway.

Tahun 2016, ia meraih gelar Ph.D di University of Melabourne, Australia.

Wawan Mas'udi juga mengampu mata kuliah jenjang S1 dan S3.

Untuk jenjang S1, Wawan mengampu mata kuliah Perubahan Politik, Partai Politik dan Kebijakan Publik, serta Politik Ekstra Parlementer.

Sementara untuk mata kuliah yang diampu Wawan pada jenjang S3 yakni Teori Politik.

Selain itu, Wawan Mas'udi juga dikenal dengan kepakarannya dalam bidang Kebijakan Publik, Welfarisme, Sistem dan Institusi-institusi Pemerintahan.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Nanda Lusiana/Enggar Kusuma/Yunita Rahmayanti/Nuryanti/Milani Resti)